Soal Natuna, Ngabalin ke Fadli Zon: Move On, Jangan Nyinyir Melulu!

12 Jan 2020, 13:22 WIB

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin. (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Jakarta, IDN Times - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin memperingatkan Anggota Komisi I DPR dari fraksi Gerindra Fadli Zon untuk mengutamakan negara ketimbang nyinyir terkait isu perairan Natuna, Kepulauan Riau.

"Dia harus cepat move on, supaya berpikir tentang negara. Jangan nyinyir-nyinyir melulu, kalau dia ada saya ingin bilang begitu," ujar Ngabalin dalam diskusi Crosscheck di Jakarta Pusat, Minggu (12/1).

Fadli Zon sebenarnya dijadwalkan sebagai salah satu narasumber dalam diskusi tersebut, namun berhalangan hadir.

1. Ngabalin menilai DPR seharusnya hadir dalam permasalahan Natuna

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin. (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Ngabalin meminta Fadli untuk move on karena ia ingin Wakil Ketua DPR 2014-2019 ini berpikir sebagai negarawan. Berdasarkan pengalaman sebagai anggota dewan, Ngabalin berpendapat seharusnya DPR hadir dalam permasalahan Natuna.

"Supaya memastikan bahwa ketika kita bicara soal bangsa dan negara tentang kedaulatan RI, sudah selesai itu urusan warna-warna putih, merah, kuning, hijau partai dan lain-lain. Untuk kepentingan negara kita harus bersatu," ujarnya.

Karena itu Ngabalin meminta Komisi I DPR untuk berbicara pada pemerintah dan menyetujui usulan pemerintah terkait alokasi anggaran untuk kepentingan TNI AU di sekitar Natuna dan daerah lainnya.

2. Kehadiran Presiden ke Natuna dianggap memberi kepastian pada rakyat Indonesia

Presiden Jokowi di Natuna, Riau, Rabu 8 Januari 2020 (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Ngabalin menegaskan, kehadiran Presiden Joko "Jokowi" Widodo ke kawasan Natuna beberapa waktu lalu bertujuan untuk memberi kepastian pada seluruh rakyat Indonesia bahwa nelayan dalam negeri akan dikawal. Menurutnya Nelayan Indonesia akan diberi fasilitas melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Presiden dan menteri juga ada si situ kemarin untuk melihat fasilitas dan sarana prasarana nelayan di laut itu. Kehadiran presiden itu memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi nelayan Indonesia," jelasnya.

3. Pemerintah diingatkan tetap menjaga konservasi lingkungan laut

KRI Teuku Umar-385 melakukan peran muka belakang usai mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Guru Besar Universitas Indonesia bidang Hukum Internasional Profesor Hikmahanto Juwana mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh melupakan masalah konservasi perlindungan lingkungan laut ketika mendatangkan nelayan ke perairan Natuna.

"Tapi kita dengan China dengan Vietnam dan sebagainya kita harus banyak-banyakan menghadirkan nelayan kita di sana," ujarnya.