Soal TPPO, Kapolri: Kami akan Tindak Tegas Siapa pun yang Terlibat

31 Mei 2023, 15:52 WIB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 'Rumah Kebangsaan' yang digagas oleh pemuda dan mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus. Peresmian itu digelar di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan, Senin (27/6/2022). (dok. Humas Polri)

Jakarta, IDN Times - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bakal menindak tegas siapa pun yang melindungi (backing) pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Hal ini menyikapi arahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang memerintahkan Polri untuk menelusuri adanya dukungan (backing) terhadap para penjahat perdagangan orang.

"Dan tentunya sesuai dengan komitmen kami, kami akan tindak tegas siapa pun yang terlibat di dalamnya," kata Sigit di Serpong, Rabu (31/5/2023).

1. Polri sedang memetakan kasus TPPO

(Tersangka TPPO di Kapal Lu Huang Yuan Yu 117 dan 118) ANTARA FOTO/M N Kanwa

Kapolri menjelaskan, Presiden sudah menginstruksikan kepolisian sebagai pelaksana harian Satuan Tugas (Satgas) TPPO. Oleh karena itu, Polri lansung mengambil langkah-langkah hukum.

“Tentunya mapping saat ini sedang kita laksanakan dan dalam waktu dekat kita akan segera mengambil langkah dan tentunya sesuai dengan komitmen kita. Tentunya saat ini tim sedang mempersiapkan diri untuk mulai bekerja,” ujar Sigit.

2. Kapolri kerahkan Divhubinter untuk cari sindikat TPPO

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Irwasum Polri . (Dok/Polri)

Selain itu, Sigit meminta Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri berkerja sama dengan negara sahabat untuk mencari tahu terkait kelompok atau sindikat TPPO.

Mantan Kabareskrim itu mengatakan, peran jajaran Kepolisian yang ada di luar negeri, khususnya di wilayah-wilayah yang kerap terjadi TPPO, bisa ditindaklanjuti dan para korban bisa mendapat perlindungan.

"Mereka bisa segera menggubungi kepolisian dan saya harapkan perwakilan polisi di luar negeri bisa mengambil langkah-langkah bekerja sama, baik dengan negara setempat, maupun segera menghubungi kita yang ada di Indonesia sehingga kemudian kerja sama dengan negara setempat, Kementerian Luar Negeri, dan seluruh stakeholder yang ada ini betul-betul bisa membantu menyelamatkan korban-korban yang terkait dengan TPPO," ucapnya.

3. Presiden minta Polri atasi TPPO

6 tersangka kasus TPPO yang diringkus Ditreskrimum Polda NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan Presiden Joko Widodo akan melakukan restrukturisasi satuan tugas tim TPPO untuk segera mengambil langkah cepat dalam penanganan permasalahan itu.

Presiden memerintahkan jajaran Polri menelusuri adanya dukungan (backing) bagi para penjahat perdagangan orang. Mahfud menegaskan negara tidak mendukung adanya TPPO di Tanah Air.

"Tadi Presiden memerintahkan kepada Kapolri tidak ada backing-backing-an karena semua tindakan yang tegas itu di-backing oleh negara," ujar Mahfud usai Jokowi menggelar rapat terbatas mengenai persoalan TPPO di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

"Tidak ada backing-backing-an bagi penjahat. Backing bagi kebenaran adalah negara, backing penegakan hukum adalah negara," imbuhnya.