Status Siaga Diturunkan dari 1 ke 3, Ini Penjelasan Mabes TNI

Sementara itu, konfirmasi soal penurunan status siaga disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Donny Pramono. Ia beralasan, saat ini di lingkungan TNI sudah menjadi status siaga 3 karena perhelatan Idul Fitri pada pekan depan.

"Kita tidak melaksanakan siaga 1. Tapi, namanya kesiapsiagaan, kami kini melaksanakan kegiatan siaga 3 karena kita akan melaksanakan kegiatan Idul Fitri," ujar Donny di Mabes TNI AD, Kamis (12/3).

"Di mana pada saat Idul Fitri kan ada anggota TNI yang melaksanakan cuti. Itu dilakukan secara bergantian tentunya. Tapi, pada intinya semua personel tetap siaga," imbuh jenderal bintang satu itu.

Donny juga membantah Mabes TNI AD tidak selaras dengan Mabes TNI di Cilangkap terkait penyampaian informasi soal status siaga. Perbedaan persepsi itu tercipta lantaran Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak membantah adanya telegram yang dikeluarkan oleh Panglima TNI mengenai status siaga 1 di lingkungan TNI. Menurut Donny, yang terjadi sekadar miskomunikasi.

"Ini sekaligus mengklarifikasi. Bukannya tidak ada ketidakcocokan antara (informasi) Mabes TNI dengan Angkatan Darat, tidak. TNI AD tetap loyal dan menjalankan semua tugas, apapun yang diperintahkan. Kami di TNI AD siap melaksanakan tugas itu," kata Donny.

Ia mengatakan, telegram mengenai peningkatan siaga I belum masuk ke meja KSAD ketika ditanyakan oleh jurnalis pada Minggu (8/3) pagi. Belakangan, Maruli akhirnya menerima telegram itu dan mengonfirmasi adanya status siaga I.

"Jadi, setelah itu baru sore hari KSAD menyampaikan bahwa kegiatan siaga I, itu benar-benar ada," tutur dia.

Adapun penerbitan telegram Panglima TNI soal peningkatan status menjadi siaga I dikritik oleh masyarakat sipil. Dalam pandangan mereka, telegram Panglima TNI tak sejalan dengan konstitusi karena pengerahan kekuatan militer seharusnya ada di tangan Presiden bukan Panglima TNI.

Apalagi Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Itu tertulis di UUD RI 1945 Pasal 10. Kemudian, itu diperkuat dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 17, yang menegaskan kewenangan pengerahan kekuatan TNI berada di tangan Presiden.

"Penilaian atas perkembangan situasi nasional dan dinamika geopolitik yang berkembang serta pengerahan TNI semestinya dilakukan oleh Presiden dan DPR selaku wakil rakyat," ujar Direktur Centra Initiative, Al Araf, dalam keterangan tertulis, Minggu (8/3).

Centra Initiative merupakan salah satu LSM yang tergabung di dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi dan Sektor Keamanan. Maka, mereka menilai keliru dan salah bila Panglima TNI memberikan penilaian situasi yang ada dan mengerahkan militer.

Sementara dalam pandangan analis militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, siaga I menandakan tingkat kesiapsiagaan TNI ada di tahap yang tertinggi, di mana seluruh personel wajib stand by di markas. Cuti untuk sementara dibekukan dan alutsista disiapkan penuh.

"Siaga I menunjukkan ancaman serius terhadap keamanan nasional baik dari luar maupun dalam negeri seperti pemberontakan, kudeta atau konflik internasional guna menjamin kedaulatan Indonesia," ujar Selamat kepada IDN Times melalui pesan pendek, Minggu (8/3).

Lebih lanjut Koalisi Masyarakat Sipil menilai, pelibatan militer saat ini dengan status siaga 1 belum diperlukan. Situasi dan kondisi pertahanan serta keamanan nasional saat ini masih berada dalam keadaan terkendali oleh pemerintahan sipil.

"Belum ada kondisi eskalasi ancaman yang nyata pada kedaulatan negara yang membutuhkan pelibatan militer dalam kerangka siaga satu. Institusi sipil dan penegak hukum pun belum meminta perbantuan pada Presiden untuk melibatkan militer dalam kerangka siaga satu ini," kata koalisi.