Sudah Jatuh Korban, Amnesty Desak Latihan Militer bagi SPPI Dihapus

Lebih lanjut, Usman menyayangkan ada warga yang meregang nyawa hanya karena mengikuti pelatihan program pemerintah yang bermasalah sejak awal. Tetapi, kebijakan Kemhan yang mengumumkan peristiwa ini satu pekan setelah kejadian, juga menjadi tanda tanya. Peristiwa itu disampaikan Kemhan lewat keterangan tertulis pada Selasa, 23 Juni 2026.

"Mengapa baru diungkap ke publik setelah beberapa hari dimakamkan?" tanya Usman.

Dalam pandangannya, meninggalnya dua peserta SPPI menjadi potret buruk akan bahaya meningkatnya militerisme bagi warga sipil. Dominasi militer di ruang sipil termasuk di pemerintahan tidak pernah jadi jalan keluar bagi perbaikan kinerja pemerintah.

"Orde baru memberikan pelajaran penting bahwa militerisme di ruang sipil berujung menguatnya praktik otoriter pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ketika militerisme di ruang sipil menguat maka yang jadi korban adalah warga," tutur dia.

Amnesty International Indonesia (AII) juga mencatat latihan dasar militer bagi calon manajer kopdes merah putih bersifat wajib. Total ada sekitar 35 ribu warga calon pengelola koperasi yang ikut latsar militer. Ia kembali menggaris bawahi hal tersebut harus dihentikan.

"Apalagi porsi pelatihan lebih banyak ditekankan pada aspek fisik dan kedisiplinan yang kental bela negara ketimbang pelatihan manajerial dan bela kepentingan warga," katanya.

"Jelas pelatihan itu adalah cerminan militerisasi sipil," imbuhnya.

Dalam pandangannya, latsar militer bagi puluhan ribu calon manajer kopdes merupakan upaya untuk memasukan budaya militer ke dalam struktur masyarakat sipil akan mengaburkan batas tegas antara domain pertahanan negara dan urusan sipil. "Hal ini berisiko membangkitkan kembali bayang-bayang dwifungsi era Orde Baru," tutur dia.

AII juga menilai implementasi koperasi desa atau kelurahan merah putih tidak relevan dengan prinsip koperasi yang dicetuskan oleh Mohammad Hatta dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992. Sebagai bapak koperasi, Hatta tegas menyatakan pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.

"Keputusan tertinggi berada pada rapat anggota, bukan pada sistem garis komando yang hierarkis layaknya militer," ungkap Usman.

Urusan manajemen bisnis dan pemberdayaan ekonomi, kata Usman, tak relevan dengan pelatihan ala militer. Maka, pemerintah harus segera menghentikan pendekatan militeristik dalam pengelolaan koperasi desa.

"Hentikan latsarmil ini sekarang juga! Berikanlah porsi pendidikan yang fokus murni pada kerja-kerja manajerial serta bisnis koperasi yang humanis kepada para calon pengelola," tutur dia.

Sebelumnya, dua peserta SPPI meninggal pada pekan lalu saat mengikuti latsar militer. Keduanya diketahui bernama Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait mengatakan Anisa meninggal pada Kamis, 18 Juni 2026. Ia disebut meninggal akibat heat stroke.

Sedangkan, Yonanda meninggal pada Rabu, 17 Juni 2026. Ia meninggal akibat cardiac arrest atau henti jantung.