DPD Minta Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Negara Sahabat Tangani Karhutla
Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah mempertimbangkan tawaran bantuan negara sahabat untuk menangani karhutla.
Titik api masih ditemukan di Sumatra dan Kalimantan, sementara pemadaman lebih dominan dilakukan melalui jalur darat karena asap tebal.
Malaysia masih menunggu respons Indonesia atas tawaran bantuan yang mencakup pesawat, helikopter, dan personel.
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah mempertimbangkan tawaran bantuan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan (karthutla) dari negara-negara sahabat.
Menurutnya, karthutla yang terjadi di beberapa daerah merupakan bencana ekologis yang kemudian berkembang menjadi isu kesehatan masyarakat yang berdampak luas hingga ke kawasan.
"Kami mengapresiasi upaya serius Pemerintah dalam memperkuat aksi penanggulangan bencana Karthutla. Kita patut bersyukur banyak daerah terdampak yang perlahan mulai pulih," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (13/10/2026).
1. Kathutla harus ditangani secara serius
Ria Norsan bantu relawan padamkan api di lahan karhutla. (IDN Times/Teri). Sultan mengungkapkan masih terdapat titik api karthutla beberapa daerah di kawasan Sumatra dan Kalimantan yang harus ditangani secara intensif.
"Bagi kami, Karhutla juga merupakan bencana iklim akibat peningkatan suhu bumi atau El nino. Oleh karena itu, dalam penanganannya dibutuhkan pendekatan teknologi yang presisi dan cepat," kata dia.
Sultan meyakini pemerintah sangat terbuka dengan niat baik atau tawaran negara tetangga yang ingin membantu dalam isu karhutla. Tanpa harus menetapkan status bencana nasional.
"Kita pernah menerima bantuan penanganan karhutla dari jepang. Hanya saja saat ini pemerintah sedang mengerahkan semua kekuatan nasional yang ada dengan skala penuh," kata dia.
"Pemerintah, dengan sumber daya yang ada Masih cukup mampu menangani peristiwa karthutla. Namun jika dibutuhkan, bantuan dari negara-negara sahabat terutama ASEAN akan diterima oleh pemerintah," imbuhnya.
2. Prabowo belum bahas bantuan Malaysia
Joint press statement di sela Pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi di Istana Merdeka. (Tangkapan Youtube Sekretariat Presiden) Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum membahas lebih lanjut terkait tawaran bantuan dari Pemerintah Malaysia, untuk menanggulangi karhutla.
Padahal, tawaran itu sudah disampaikan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi sejak 18 September 2026. Ketika itu, Ahmad menawarkan langsung kepada Prabowo bantuan berupa satu pesawat Bombardier CL-415MP, tiga helikopter dan 52 personel.
"Tadi belum dibahas," ujar Dudung usai mengikuti rapat terbatas terkait penanganan karhutla di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Dudung menyampaikan, saat ini pemadaman karhutla lebih banyak dilakukan melalui jalur darat. Sebab, kabut asap terlalu tebal di beberapa daerah, sehingga membuat jarak pandang yang tidak aman untuk menerbangkan pesawat.
"Laporan dari Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bahwa heli, operasional helikopter ini sudah dilaksanakan. Kini (operasi) lebih dominan kepada operasi darat karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal," tutur mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu.
Dudung mengatakan dalam rapat terbatas pada malam ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus ke Taman Nasional Tanjung Puting yang juga terbakar. Sebab, taman nasional itu merupakan pusat konservasi dan rehabilitasi orangutan (Pongo Pygmaeus) terbesar di dunia.
"Tanjung Puting atau sekitar taman nasional (jadi perhatian), karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ," ujar Dudung.
3. Malaysia menanti respons RI untuk bantu karhutla
Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di Kalimantan Tengah (dok. Kementerian Kehutanan) Sementara, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi mengatakan pihaknya masih menunggu lampu hijau dari Prabowo agar bantuan dari Negeri Jiran soal pemadaman karhutla dapat masuk. Tawaran bantuan pemadaman karhutla itu, kata Ahmad, sudah disampaikan dalam kunjungannya ke Hambalang pada September 2026.
"Badan Penanganan Bencana Nasional dan Kementerian Luar Negeri kami juga sudah menulis surat kepada mitra kami, tapi hingga saat ini belum ada jawaban," ungkap Ahmad seperti dikutip dari laman Free Malaysia Today pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
Lantaran penanganan karhutla yang berlarut-larut, asapnya kini juga sudah menyeberang ke Malaysia dan Singapura. Ahmad pun menduga belum adanya respons positif dari Indonesia lantaran mereka belum membutuhkan bantuan dari negara tetangga.
"Kami memandangnya secara positif saja bahwa mungkin mereka tidak membutuhkan bantuan kami. Tetap, kami tetap optimistis dan mengharapkan yang terbaik," katanya.
Zahid turut menyinggung Tim Penanganan Khusus Evakuasi dan Bencana Malaysia (SMART) telah diakui sebagai tim penangananan bencana kedua terbaik di Asia setelah Jepang.
