Jakarta, IDN Times - Bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta jalur perseorangan, Dharma Pongrekun - Kun Wardana mengajukan sengketa proses ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta.
Sengketa itu dilayangkan lantaran keduanya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam tahap verifikasi administrasi perbaikan terkait syarat minimal dukungan.
Ketua Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Benny Sabdo, menuturkan, pihak Dharma-Kun menyambangi Kantor Bawaslu DKI Jakarta pada Rabu (19/6/2024) siang.
"Pukul 14.40 WIB tim dari Pak Dharma-Kun sudah hadir di kantor Bawaslu DKI," ujar dia kepada IDN Times.
"Berkas permohonan sengketa Dharma-Kun sudah masuk ke Bawaslu," sambungnya.
Benny menyampaikan, rencananya Bawaslu DKI Jakarta membahas permohonan sengketa tersebut dalam rapat pleno pimpinan yang digelar pada Kamis (20/6/2024).
Rapat pleno tersebut salah satunya untuk melakukan verifikasi apakah permohonan sengketa yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil. Nantinya, jika permohonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat, maka akan segera diregister untuk disidangkan.
Lebih lanjut, Benny memastikan, Bawaslu DKI Jakarta akan bekerja secara profesional dan transparan dalam menyelesaikan perkara, termasuk permohonan sengketa Dharma-Kun.
"Rencana hari ini akan dibahas pd rapat pleno pimpinan. Bawaslu akan bekerja secara profesional dan transparan untuk menegakkan kepastian hukum yang adil," ucapnya.