Jakarta, IDN Times - Kaukus Politik Perempuan Indonesia mengusulkan sejumlah poin strategis perihal kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dalam rapat panja yang digelar Komisi II DPR RI hari ini.
Ketua Presidium Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI), Hindun Anisah mengingatkan para pembuat undang-undang tentang ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan yang diatur undang-undang bukan merupakan batas maksimal, melainkan pintu masuk bagi kelompok perempuan untuk terjun ke pemilu.
"Jadi, 30 persen itu adalah minimal, bukan kemudian batas maksimal. Sehingga afirmasi ini harus berlaku pada setiap dapil, menjangkau penyelenggara pemilu dan badan ad hoc, mengawal mekanisme PAW, serta perlindungan perempuan dari politik uang dan kekerasan," kata Hindun, dalam Rapat Panja RUU Pemilu, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/11/2026).