Takedown Konten Judol Kurang Efektif, Pemerintah Terapkan SAMAN

06 Mei 2025, 10:56 WIB

Lia Hutasoit

Preskon Dittipidsiber Bareskrim Polri tentang pengungkapan kasus judi online di Indonesia (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Intinya sih...

Penanganan konten ilegal seperti judi online kurang efektif jika hanya dengan cara takedown, pemerintah kini menerapkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) untuk memaksa platform global lebih kooperatif.
Indonesia menghadapi tantangan besar di ranah digital, rentan terhadap serangan siber dan penipuan daring. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama memperkuat pertahanan siber nasional.
Pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, sinergi dengan berbagai lembaga termasuk Polri, serta mempersiapkan regulasi baru untuk menindak penyelenggara ilegal di internet.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan, penanganan konten ilegal seperti judi online kurang efektif jika hanya dengan cara takedown. Maka kini pemerintah, kata dia, sudah tak lagi mengandalkan metode itu.

Meutya menjelaskan, sistem moderasi konten berbasis sanksi finansial atau Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) kini mulai diterapkan untuk memaksa platform global lebih kooperatif.

“Platform-platform global memperlakukan kita sebagai pasar. Oleh karena itu, kita harus tegas agar mereka bertanggung jawab dalam menjaga keamanan ruang digital kita,” kata Meutya, dalam keterangannya, dikutip Selasa (6/5/2025).

1. Perlu kolaborasi hadapi tantangan di ranah digital

Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid di forum internasional “Machines Can See 2025” yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab, Rabu (23/4/2025). (Dok. Humas Komdigi)

Dia mengakui, kini Indonesia menghadapi tantangan besar di ranah digital. Kondisi ini menjadikan ruang digital Indonesia sangat rentan terhadap berbagai bentuk serangan siber, mulai dari penipuan daring hingga judi online dan ancaman-ancaman yang berpotensi menggoyang stabilitas nasional.

Meutya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, sebagai kunci utama memperkuat pertahanan siber nasional.

“Keamanan ruang digital harus melibatkan semua pihak: pemerintah, Polri, TNI, lembaga intelijen, hingga masyarakat luas. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas nasional,” kata dia.

2. Adanya Dirjen Pengawasan Ruang Digital

Dok. Pemkot Tangerang

Pemerintah telah membentuk Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, sebuah unit baru yang secara khusus bertugas mengawasi dan menangani ancaman di ruang siber.

Meutya mencontohkan pentingnya sinergi dengan berbagai lembaga, termasuk Polri, dalam menangani berbagai kasus kejahatan digital.

Salah satunya adalah kerja sama dalam memantau dan menindak penyalahgunaan SIM card ilegal serta judi online yang semakin marak.

3. Soroti pengelolaan identitas digital

Meutya Hafid dalam acara "LIKE, SHARE, PROTECT: ANAK KITA DI DUNIA DIGITAL" di Gedung IDN HQ pada Senin (21/4/2025). (IDN Times/Alya Achyarini)

Dia juga menyoroti praktik pengelolaan identitas digital di Dubai yang dinilai patut dicontoh.

“Di Dubai, mereka menerapkan sistem eSIM yang diintegrasikan saat proses imigrasi, sehingga semua pendatang terpantau secara digital. Langkah-langkah inovatif seperti ini perlu kita pelajari dan adaptasi untuk memperkuat pengawasan di Indonesia,” katanya.

Selain memperketat tata kelola SIM card, pemerintah juga tengah mempersiapkan regulasi baru yang mengatur penyelenggara jasa internet (ISP), khususnya untuk menindak penyelenggara ilegal yang dinilai berpotensi menjadi sumber kejahatan digital.

“Begitu banyak ISP ilegal yang masih beroperasi bebas. Ini adalah celah yang harus segera ditutup agar tidak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan,” ujarnya.