Jakarta, IDN Times - Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, menyoroti hubungan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dengan Cawapres Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Diketahui, Abdul Halim merupakan kakak kandung Cak Imin.
Hal tersebut disampaikan Yusril saat menanggapi pernyataan ahli dari Guru Besar Psikologi Politik UI, Hamdi Muluk dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menyinggung posisi strategis Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk memenangkan paslon nomor 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Mungkin Saudara ahli lebih fokus pada petahana dan kalau petahana tidak maju, orang yang di-support oleh petahana, itu bansos akan berpengaruh kepada peningkatan dukungan terhadap petahana atau yang didukung oleh petahana dalam proses pemilu," kata Yusril dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
"Di negara kita ini, mengapa harus fokusnya pada petahana? Mungkinkah ada hal-hal lain juga yang sebenarnya luput pada kita?" lanjutnya.
Yusril menyebut, jika pola pikirnya dikaitkan demikian, maka paslon nomor urut 1, Anies - Muhaimin juga bisa secara tidak langsung terkait dengan petahana karena Abdul Halim berada di pemerintahan Jokowi.
Mengingat jabatan Abdul Halim bisa saja secara tidak langsung mempengaruhi masyarakat. Namun sayangnya, hal itu justru luput dari sorotan.
"Sebagai contoh, misalnya penyaluran dana desa. Dana desa itu Rp1 miliar per desa. Jumlah desa ini di negara kita 83.971 desa dan ada pendamping desa yang langsung itu di bawah kontrol Mendes. Apakah Saudara ahli juga bisa melihat kaitan misalnya Mendes itu adalah adik dari Muhaimin?" kata Yusril.
"Kalau dikontekskan Jokowi dengan Gibran, apakah tidak relevan mengaitkan Muhaimin dengan adiknya yang Mendes yang menguasai penyaluran dana desa ini. Mengapa hal ini luput dari perhatian?" imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Hamdi Muluk menegaskan, fenomena kandidat diuntungkan oleh petahana juga berlaku untuk paslon 01. Namun, dia mengaku belum ada studi lebih rinci terkait hal tersebut.
"Itu juga berlaku untuk yang lain. Memang kalau kita mau studinya detail betul kita bisa mengkonsiderasi data yang lebih lokal. Saya tidak punya data itu saya punya data yang lebih universal. Menggambarkan fenomena ini," timpalnya.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times.