Jakarta, IDN Times - Koordinator Nasional Forum Pengada Layanan (FLP) Siti Mazumah mengungkapkan penafsiran Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) berbeda-beda oleh aparat penegak hukum.
“Menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda antara satu aparat penegak hukum dengan aparat penegak hukum yang lain," kata dia dalam Seminar Nasional Forum Pengada Layanan 2024 secara daring dikutip Selasa (30/4/2024).
Masalah lainnya adalah sulitnya mengimplementasikan UU PKDRT pada perkawinan yang tidak tercatat secara resmi di lembaga seperti Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil.
"Ketika menikah secara adat atau ketika menikah secara agama dan terjadi KDRT, apakah kemudian dapat menggunakan UU PKDRT atau menggunakan Pasal 351 KUHP untuk penganiayaan," kata dia.
Data dari FLP menunjukkan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi pada tahun 2022 yakni 1.528 kasus diikuti oleh Jawa Tengah 456, Nusa Tenggara Timur 291, dan D.I. Yogyakarta 193 kasus.
Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) menunjukkan perbedaan signifikan. Pada 2016, satu dari empat perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan serta selain pasangan.
Kemudian, pada 2021 angkanya berubah menjadi 1:4. Survei lanjutan akan dilaksanakan pada Mei-Juni 2024 untuk melihat fenomena dan data selama 5 tahun ke belakang.