Tito Dorong Kementerian Percepat Ajukan Anggaran Pemulihan Bencana Sumatra

07 Jun 2026, 16:15 WIB

Sunariyah Sunariyah

News

Channel

Add as Preferred source

Tito Dorong Kementerian Percepat Ajukan Anggaran Pemulihan Bencana Sumatra

Mendagri sekaligus Ketua Satgas PRRP Tito Karnavian usai rapat bersama DPR RI. (IDN Times/Amir Faisol).

Intinya Sih

Gini Kak

Sisi Positif

Tito Karnavian mendorong kementerian dan lembaga segera mengajukan anggaran agar rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra tidak tertunda setelah DPR menyetujui Rencana Induk pemulihan.
Fokus pemerintah kini bergeser ke pemulihan permanen dengan percepatan pendanaan, mencakup sektor pertanian, pendidikan, hingga pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Rencana Induk Pascabencana Sumatra menjadi panduan utama pemulihan 2026–2028, mencakup lebih dari 11 ribu program dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp100 triliun.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pak Tito bilang semua kementerian harus cepat kirim uang buat bantu orang di Sumatra yang kena bencana. Sekarang sudah bukan waktu darurat lagi, tapi mau bangun lagi rumah, sekolah, dan sawah. Banyak kementerian sudah siap jalan, tapi ada yang masih siapkan berkas. Pemerintah mau semua cepat biar orang bisa tinggal aman lagi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Dorongan Tito Karnavian agar kementerian mempercepat pengajuan anggaran menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan pemulihan Sumatra berjalan efektif. Pergeseran fokus dari tanggap darurat ke rehabilitasi permanen, disertai koordinasi lintas lembaga dan progres nyata di sektor pertanian, pendidikan, serta perumahan, mencerminkan langkah terencana menuju pemulihan yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra mendorong kementerian dan lembaga segera mengajukan dan mempercepat pencairan anggaran agar program pemulihan dapat segera berjalan di lapangan. Hal ini disampaikan Satgas PRR setelah DPR menyetujui Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian yang juga Menteri Dalam Negeri menegaskan, percepatan pengajuan anggaran menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mengalami keterlambatan.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan dukungan kebijakan dan anggaran sehingga seluruh kementerian dan lembaga perlu bergerak cepat menindaklanjuti kebutuhan program pemulihan.

"Tolong diajukan usulan anggaran sesuai rencana kegiatan renduk ke Menkeu. Makin cepat makin baik sehingga jika sudah ditransfer Kemenkeu, makin cepat kita bergerak untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatra. Jangan sampai sudah ada direktif Presiden dan Menkeu sudah siapkan anggaran, rekan-rekan kementerian dan lembaga tidak mengajukan sehingga pemulihan bencana Sumatra jadi terlambat," kata Tito dalam keterangan yang dirilis Kementerian Dalam Negeri, dikutip Minggu (7/6/2026).

1. Fokus telah bergeser dari tanggap darurat ke program pemulihan permanen

Pembangunan Hunian Danantara (Huntara) untuk korban banjir bandang di Aceh Tamiang. (Dokumentasi istimewa untuk IDN Times)

Tito menyampaikan dorongan tersebut seiring fokus yang kini bergeser dari tanggap darurat dan transisi ke program pemulihan permanen. Dalam sejumlah kesempatan, Pos Komando (Posko) Nasional Satgas PRR juga meminta kementerian dan lembaga mempercepat pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2026, sekaligus mulai menyusun kebutuhan pendanaan Tahun 2027 agar tidak terjadi jeda pelaksanaan program pada tahun berikutnya.

Berdasarkan pemantauan Posko Nasional Satgas PRR per 3 Juni 2026, sejumlah kementerian dan lembaga telah memasuki tahap proses penganggaran di Kementerian Keuangan dan telah memperoleh alokasi dalam pagu anggaran. Di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Agama.

Sementara sejumlah kementerian dan lembaga lainnya masih menyelesaikan proses internal maupun penyusunan dokumen pendukung.

2. Pentingnya percepatan pendanaan

Seorang warga memasak di Huntara yang dibuat secara mandiri (Foto: IDN Times/Halbert Caniago)

Percepatan pendanaan menjadi semakin penting karena berbagai program pemulihan telah siap dijalankan. Di sektor pertanian, rehabilitasi lahan terdampak dilaporkan telah mencapai progres 63 persen dan kegiatan tanam kembali sudah dimulai di sejumlah wilayah Aceh.

Di sektor pendidikan, revitalisasi sekolah terdampak terus berlangsung agar siswa tidak lagi belajar di fasilitas darurat.

Pembangunan hunian tetap juga dipercepat untuk memastikan masyarakat dapat segera menempati tempat tinggal yang aman dan layak.

3. Proses pemulihan permanen selama tiga tahun, 2026–2028

Pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh Tamiang. (Dok. Kementerian PU)

Renduk Pascabencana Sumatra sendiri menjadi pedoman utama pemulihan permanen selama tiga tahun, yakni periode 2026–2028. Dokumen yang disusun melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bappenas, dan Satgas PRR tersebut menghimpun 11.512 program dan kegiatan dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,166 triliun.

"Sekarang proses menuju pemulihan permanen atau rehab rekon. Ini kuncinya adalah renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak dan kementerian/lembaga. Kemudian disandingkan oleh Bappenas dan Satgas PRR juga ikut," ujar Tito di Jakarta, 25 Mei 2026.