Jakarta, IDN Times - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mengunjungi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (15/4).
Kedatangan mereka untuk bertemu komisioner KPU guna membicarakan tentang kecurangan pemilu di luar negeri. Apa saja yang mereka bahas?
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Johnny G Plate mengatakan, kedatangan mereka ke KPU karena ingin membuat pemilu berjalan baik, jujur, dan adil. Sehingga, lanjut dia, berbagai kasus harus diantisipasi dan disampaikan pada penyelenggara pemilu.
"Dalam hal ini, khusus kami sudah mengikuti dan mendapatkan banyak informasi terkait pemilihan umum di luar negeri, ada kesulitan ke sana ke sini yang tadi dikonsultasikan. Untuk diberikan penjelasan oleh penyelenggara pemilu," kata Johnny di Gedung KPU Pusat.
Lebih lanjut, Johnny mengungkapkan, TKN sudah menyampaikan kepada DKPP agar memeriksa kejadian terkait pencoblosan surat suara di Malaysia.
"Yang saat ini sudah diproses langsung oleh DKPP. Menurut Ketua DKPP, itu sudah ada di meja Ketua DKPP untuk diproses tindak lanjutnya terkait konferensi pers yang dilakukan di Malaysia," ujarnya.
Selain itu, Johnny menjelaskan bahwa TKN juga mendiskusikan tentang simulasi pada 17 April secara garis besar. Terkait potensi-potensi apa yang akan terjadi pada hari pemungutan suara.
"Apa yang akan terjadi pada tanggal 17, potensi-potensi terkait jadwal atau kehadiran yang terlampau banyak di TPS untuk memastikan hak kedaulatan rakyat itu dapat diungkap dan diwujud dengan benar," jelas Johnny.
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Eriko Sotarduga, mengatakan bahwa TKN juga meminta KPU untuk menyosialisasikan kepada pemilih terkait pencoblosan suara. Karena, waktu yang dibutuhkan harus banyak untuk memberikan hak suaranya.
"Pada saat pencoblosan setiap orang menghabiskan kurang lebih 8 menit. Dan dengan 250 orang per TPS kurang lebih 2.500 menit dibagi 4 bilik suara, kurang lebih 8 jam lebih. Kalau kita hitung di bilik suara ini tidak memadai," kata Eriko.
"Dan ini harus ada sosialisasinya seperti apa. Seperti kalau kami mengusulkan kalau dia mendaftar pada waktu yang tersedia tentu harus dilayani. Kami minta Bawaslu, KPU, dan DKPP untuk menyosialisasikan," lanjut dia.