TNI AD: Film Pesta Babi Bentuk Ekspresi tapi Jangan Tebar Kebencian

30 Mei 2026, 10:08 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add as Preferred source

TNI AD: Film Pesta Babi Bentuk Ekspresi tapi Jangan Tebar Kebencian

Poster film dokumenter Pesta Babi. (www.instagram.com/@idbaruid)

Intinya Sih

TNI AD menegaskan film 'Pesta Babi' merupakan bentuk ekspresi, namun mengingatkan agar tidak menyebar kebencian serta menekankan pentingnya tanggung jawab moral dalam setiap karya publik.
Brigjen TNI Donny Pramono menilai wajar muncul pertanyaan soal sumber dana film dan menegaskan TNI tidak antikritik, asalkan kritik disampaikan berdasarkan data dan fakta lapangan.
Sutradara Dandhy Laksono menjelaskan pendanaan film berasal dari patungan berbagai lembaga tanpa menggunakan APBN, sekaligus menyoroti ketertutupan anggaran sejumlah program pemerintah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kepala Dinas Penerangan Mabes TNI Angkatan Darat (AD), Brigjen TNI Donny Pramono kembali meminta publik untuk tidak terjebak polemik yang disampaikan lewat film 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita' karya sutradara Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale. Alih-alih fokus pada polemik yang ditunjukkan di dalam film dokumenter itu, Donny mengajak masyarakat untuk melihat dampak sosial dari keberadaan TNI di Papua.

Ia kemudian menyinggung program siniar Bobon Santoso yang mewawancarai Kepala Suku Muyu dari Distrik Kombut, Boven Digul, Papua Selatan yakni Emanuel Wopon atau akrab disapa Pak Manu. "Di dalam podcast itu, kepala suku mengatakan TNI betul-betul membantu masyarakat ketika ditugaskan di sana (Papua)," ujar Donny ketika memberi keterangan di Jakarta Pusat pada Jumat, 29 Mei 2026.

Bobon sendiri diketahui merupakan kader Partai Gerindra dan bergabung pada 2024 lalu lewat Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Denpasar. Ia diketahui kerap mendatangi Papua untuk menjalankan misi kemanusiaan bertajuk 'Kuali Merah Putih.'

Di forum itu, Donny menepis TNI antikritik lantaran ikut membubarkan nobar film Pesta Babi. TNI, kata Donny, menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan dalam berkarya.

"Tetapi, setiap produk informasi juga memiliki tanggung jawab moral agar tidak membangun stigma kebencian atau distorsi terhadap institusi negara," tutur dia.

1. TNI AD nilai wajar ada yang mempertanyakan sumber dana pembuatan film

Kepala Dinas Penerangan TNI Mabes Angkatan Darat (AD), Brigjen TNI Donny Pramono ketika memberikan keterangan ke media. (IDN Times/Santi Dewi)

Lebih lanjut, Donny mengatakan wajar jika di ruang publik muncul tanda tanya soal sumber pembiayaan fim dokumenteri berdurasi 95 menit itu. Apalagi pengambilan gambar dilakukan di daerah terpencil dan rawan konflik.

"Karena transparansi penting untuk menjaga obyektivitas. Ini bukan tuduhan tetapi bagian dari keterbukaan publik," kata Donny.

Ia kembali menggaris bawahi TNI AD tidak antikritik. Namun, dalam pandangan TNI AD, kritik juga dibangun di atas data, keseimbangan dan fakta di lapangan.

Sebelumnya, pertanyaan serupa soal sumber dana sudah disampaikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak. Dalam pandangan Maruli, hanya individu dengan anggaran besar yang bisa melakukan pengambilan gambar di Bumi Cendrawasih.

2. Dandhy respons sumber dana pembuatan film Pesta Babi berasal dari patungan

Dua narasumber nonton bareng Film Dirty Vote yakni Sutradara Dandhy Laksono (kanan) dan Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari (kiri). (IDN Times/Putra).

Sementara, Sutradara Dandhy Laksono, merespons pertanyaan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak soal sumber dana untuk memproduksi film mengenai pembukaan hutan adat di Papua. Menurut Dandhy, anggaran untuk membiayai film berdurasi 95 menit itu bersumber dari patungan sejumlah lembaga. Mulai dari Greenpeace, media Jubi, Pustaka Bentala hingga Watchdoc.

Patungan dan upaya bersama itu tidak selalu diwujudkan dalam bentuk uang. Ada pula urunan peralatan untuk syuting. Sejumlah lembaga yang ikut terlibat dalam kolaborasi film tersebut kemudian disebut di materi promosi.

"Di film Pesta Babi dan semua nama orangnya jelas, teman-teman bisa melihat logo-logo yang ada di poster film. Itu lah para kolaborator, lembaga-lembaga yang patungan untuk membiayai film ini," ujar Dandhy kepada IDN Times, Rabu (20/5/2026), dengan mengirimkan tautan wawancara berisi responsnya atas keingintahuan publik mengenai sumber dana produksi.

Ia menambahkan, semua kru termasuk dirinya sendiri bekerja probono alias tidak dibayar untuk membuat film Pesta Babi. "Misalnya Watchdoc, itu kan lembaga kecil. Lembaga itu gak punya duit. Maka, dia menyumbang dalam bentuk kamera dan cameraman. Jadi, itu lah bentuk urunannya, dalam bentuk orang dan alat," imbuhnya.

Sementara, teman-teman lainnya yang memiliki sumber pendanaan finansial akan menyumbang transportasinya. "Tapi, sekali lagi gak ada honor. Kami mengerjakan ini dengan gotong royong, patungan. Kami percaya usaha ini akan lebih membuat filmnya passionate," tutur dia.

3. Dandhy sentil balik Seskab yang merahasiakan anggaran program dari APBN

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Di sisi lain, Dandhy justru heran mengapa para pemangku kebijakan justru kerap mempertanyakan sumber pendanaan dari film yang dibuatnya. Padahal, pendanaannya tak menggunakan duit APBN. Sementara, ada banyak program pemerintah yang bersumber dari APBN tetapi ketika ditanya nominalnya malah dirahasiakan.

"Saya berhak lho ngomong 'pokoknya ada (ketika ditanya sumber dana pembuatan film). Karena saya gak mempertanggung jawabkan dana pajak. Lebih bener kalau saya yang ngomong 'pokoknya ada'. Tapi, orang justru lebih curious dengan inisiatif-inisiatif sipil seperti ini daripada sih duit capres untuk pemilu?" katanya.

Atau publik seharusnya juga mempertanyakan sumber dana partai politik ketika membagikan sembako dan menggelar konser besar. "Dari mana sih duit jenderal-jenderal polisi dan tentara ketika dia mau promosi jabatan?" imbuhnya.

Di setiap karya jurnalistik, kata Dandhy, penting untuk menyampaikan sumber berita termasuk sumber pendanaan. Sebab, dari situ publik dapat menilai apakah karya tersebut independen atau tidak.