Tolak Disebut Lembek, Edhy Prabowo: Masalah ABK Bagai Buah Simalakama

12 Mei 2020, 21:00 WIB

Dok. KKP

Jakarta, IDN Times - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengatakan bahwa isu terkait anak buah kapal (ABK) adalah hal yang pelik dan rumit.

Bagi dia, masalah ABK yang bekerja di kapal asing seperti buah simalakama. Terkait dengan ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing atau ABK Nelayan, Kementerian KPP sendiri tidak memiliki kapabilitas untuk membahas izin kerjanya.

“Ada dua memang yang bisa memberi wewenang, satu Kementerian Tenaga Kerja dan undang-undangnya, dan Menteri Perhubungan dengan undang-undang pelayarannya,” kata Edhy melalui diskusi daring bersama sejumlah pemimpin redaksi, Selasa (12/5).

1. Edhy Prabowo menolak disebut bersikap lembek dalam mengatasi masalah ABK

Jenazah ABK Indonesia di atas kapal Tiongkok hendak dilarung (Youtube/MBC News Korsel)

Dia menanggapi kasus eksploitasi ABK Indonesia di Kapal Ikan Tiongkok Long Xing 627, yang jenazahnya dilarung dan viral beberapa waktu belakangan ini. Menurutnya, hal ini perlu dilihat secara mendalam.

Maka dari itu hal ini masih perlu dilakukan pendalaman oleh pihak Kementerian Luar Negeri.

"Masalah ABK ini bisa saja marah, bukan masalah lembek, buat apa keras-keras kalau gak ada hasilnya," ucapnya.

2. Masalah ABK harus diperbaiki dari hulu

Ilustrasi hasil perdagangan perikanan (Dok. KKP)

Salah satu masalah yang dihadapi, menurut Edhy adalah pihak Dubes Tiongkok juga melakukan perlawanan terkait masalah ini.

Karena menurut dia, dari sisi perlakukan yang didapatkan ABK Indonesia, sebelumnya sudah ada kesepakatan antara tenaga kerja dan pemilik kapal.

"Sudah kalah kita ngomongnya, makanya masalahnya harus di hulu diperbaiki dulu," ujarnya.

3. Sudah pernah bahas masalah ABK bersama DPR dan Kementerian lainnya

Menteri KKP Edhy Prabowo (Dok. KKP)

Edhy mengatakan masalah ini sudah pernah dibahas sebelumnya. Pada 15 Februari 2020 pihaknya sudah pernah diundang oleh Komisi IX DPR RI soal masalah yang sama ketika ada ABK yang juga dilarung di Makassar.

Sejak saat itu, KKP, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Tenaga Kerja membahas isu tersebut untuk menyamakan persepsi dan penanganannya.

"Lalu karena waktu itu beliau (Menteri Perhubungan) kena COVID-19, kita tidak terus lagi sampai kejadian ini. Kita sudah disibukkan dengan masalah COVID-19," ujarnya.