Jakarta, IDN Times - Sekjen PDIP, Hasto Kritsiyanto yang dikawal 17 pengacara pada sidang perdana menjadi salah satu artikel populer di IDN Times, Rabu (12/3/2025).
Selain itu, artikel tentang KJP yang akan cair sebelum Lebaran, viralnya video anggota DPR terima amplop, Ahmad Dhani yang akan dipanggil MKD DPR, hingga beberapa musisi Indonesia gugat UU Hak Cipta ke MK juga masuk dalam deretan Top 5.
Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, akan menjalani sidang perdana kasus suap pada Jumat, 14 Maret 2025. PDI Perjuangan menyiapkan 17 pengacara untuk mendampingi Hasto.
"Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto Kristiyanto pada persidangan yang akan dimulai pada hari Jumat, 14 Maret 2025," ujar salah satu tim kuasa hukum, Ronny Talapessy, di Kantor DPP PDI Perjuangan, Rabu (12/3/2025).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus mencapai 705 ribu murid pada Maret 2025. Rencananya, KJP Plus tersebut akan cair sebelum Lebaran.
Dia mengatakan, sebelumnya, terdapat penurunan jumlah penerima KJP menjadi hanya 525 ribu orang.
"Jadi pada prinsipnya akan dilakukan pembaruan data, memang ada penurunan yang luar biasa dari sebelumnya. Kemudian kita akan kembalikan ke angka kurang lebih 705 ribu orang yang akan menerima," jelas Pramono, Rabu (12/3/2025).
Komnas Perempuan melaporkan Anggota DPR Komisi X dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) buntut pernyataannya yang bernada seksis terkait naturalisasi.
Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, menyampaikan, pihaknya akan memanggil Ahmad Dhani untuk meminta klarifikasi dalam kasus ini.
Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya sebuah video singkat, yang merekam seorang anggota DPR RI diduga menerima sogokan berupa amplop.
Dalam video berdurasi 21 detik yang diunggah, dinarasikan aksi tersebut sebagai kasus suap di Komisi VI DPR RI.
Sekelompok penyanyi yang tergabung dalam Gerakan Satu Visi mengajukan gugatan uji materiil Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan yang teregister dengan nomor 33/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 ini, didaftarkan pada Jumat, 7 Maret 2024.