TOP 5: Mulai 16 Maret WFA hingga Serangan Air Keras Aktivis Kontras

Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04/II/2026 mengenai pelaksanaan Work From Anywhere (WFA) bagi pekerja di sektor swasta.

Sebagaimana dikutip dari laman setneg.go.id, Sabtu (14/3/2026), kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat sekaligus menjaga produktivitas kerja selama masa libur Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Selengkapnya baca di tautan berikut ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan/permintaan tunjangan hari raya (THR) yang disamarkan melalui fee proyek.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima KPK, terkait dugaan pengumpulan dana menjelang Lebaran 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Selengkapnya baca di tautan berikut ini.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan laporan mengenai perkembangan konflik di Timur Tengah serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut dipaparkan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026).

Dalam laporannya, Luhut meminta masyarakat dan pemerintah untuk tidak khawatir secara berlebihan terhadap situasi global saat ini. Ia membedah secara rinci eskalasi militer yang sedang terjadi, termasuk operasi militer dan serangan dari Amerika Serikat dan Israel ke fasilitas vital militer Iran. Selengkapnya baca di tautan berikut ini.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menjelaskan alasan Indonesia tidak menjadi co-sponsor dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait serangan Iran ke sejumlah negara Teluk. Pemerintah menilai upaya penyelesaian konflik tersebut perlu dilakukan secara berimbang dan inklusif.

Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan, Indonesia mengikuti perkembangan pembahasan Resolusi DK PBB Nomor 2817, namun memilih tidak menjadi salah satu negara yang ikut mensponsori resolusi tersebut. Selengkapnya baca di tautan berikut ini.

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, menilai serangan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, bukan tindakan kekerasan biasa. Ia menduga serangan tersebut dilakukan secara terorganisir dan telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Novel, indikasi tersebut terlihat dari pola pergerakan pelaku yang terekam kamera pengawas. Dia menilai ada koordinasi di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku tidak bergerak secara spontan. Selengkapnya baca di tautan berikut ini.