UNDP Dukung Pemerintah Indonesia Siapkan Transisi Energi Berkeadilan

Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, yang juga hadir pada webinar tersebut, mengatakan bahwa Kementerian ESDM telah meluncurkan Green Strategy Energy Program, yakni strategi untuk menurunkan impor energi, meningkatkan ketahanan energi di dalam negeri, serta mendorong percepatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

Dadan Kusdiana juga menambahkan bahwa Ditjen EBTKE menargetkan energi baru terbarukan mencapai 23 persen di tahun 2025. Di sektor kelistrikan, Ditjen EBTKE juga menargetkan Net Zero Emission di 2060.

Kepala Unit Lingkungan UNDP Indonesia, Agus Prabowo, yang juga hadir pada webinar tersebut mengatakan bahwa Webinar Nasional “Transisi Energi Berkeadilan Menuju Net Zero Emission di Indonesia” diharapkan mampu mempersiapkan Pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi tantangan, risiko, dan mengumpulkan pandangan praktis tentang cara mengatasi semua kelemahan transisi energi dengan cara yang paling realistis (secara sosial, teknis, dan finansial) dalam rangka mewujudkan transisi energi yang adil.

Selain itu, tujuan utama webinar nasional tersebut untuk memfasilitasi Pemerintah Indonesia dalam mengeksplorasi semua aspek terkait transisi energi yang adil. 

EVP Perencanaan Sistem Kelistrikan PT PLN (Persero) Edwin Nugraha Putra mengungkapkan bahwa PLN tetap berkomitmen membangun 23 persen EBT pada tahun 2025 meskipun dalam kondisi over supply. Edwin juga menjelaskan, perubahan dari mobil bensin menjadi mobil listrik juga diperlukan agar target EBT bisa segera tercapai.

Adapun perubahan dari kompor menggunakan LPG menjadi kompor listrik juga penting dilakukan demi percepatan penggunaan EBT. Hal itu karena dengan menggunakan kompor listrik, ada penghematan subsidi terhadap LPG. Dengan demikian, akan memberikan penghematan yang luar biasa dalam pengurangan emisi CO2. 

Selain itu, untuk mencapai zero carbon pada tahun 2060, PLN menerapkan 2 skenario. Skenario pertama yaitu PLN akan mempensiunkan PLTU sesuai dengan umur kontraknya dan perlahan mengganti PLTU dengan PLTB atau PLTS.

Skenario kedua, yaitu PLN akan memanfaatkan PLTU yang ketika sudah habis kontraknya, tetap dioperasikan dengan menggunakan teknologi carbon capture utility storage (CCUS). Dengan menggunakan teknologi CCUS, emisi yang dihasilkan batubara akan diredam dan dibersihkan.

“Akan tetapi, teknologi CCUS saat ini masih mahal harganya, sehingga diharapkan pada tahun 2045, teknologi ini sudah nature dan tidak membebani lagi (dari segi biaya). Dengan menggunakan teknologi ini, diharapkan pada tahun 2060 kita sudah mencapai carbon neutral,” jelasnya. 

Sementara itu, Didik Haryadi dari PT Buyung Poetra Sembada (BPS) menjelaskan pemanfaatan sekam padi menjadi biomassa. Untuk diketahui, PT. BPS melaksanakan pengadaan pembangkit listrik biomassa berbahan bakar sekam padi di lokasi pabrik penggilingan padi di Desa Pegayut, Palembang.

“Pemanfaatan limbah sekam padi menjadi sumber energi merupakan bagian dari usaha efisiensi dan profitabilitas yang berkesinambungan (sustainable). Teknologi yang tersedia saat ini memungkinkan untuk pengadaan tersebut dan sekaligus dapat memenuhi kaidah-kaidah investasi yang baik dan bankable. Pembangkit listrik biomassa sekam padi ini akan menjadi pembangkit yang pertama (pionir) secara komersial di sektor  industri,” jelasnya.

Didik juga menambahkan ada 7 manfaat abu sekam padi dalam kehidupan sehari-hari, yakni sebagai berikut.

- Menggemburkan tanah

- Menyuburkan tanaman

- Mengoptimalkan dan memaksimalkan pertumbuhan dari tanaman

- Mampu mengikat logam berat

- Mengandung silica, bahan utama campuran beton

- Mampu menjadi peluang usaha dan juga bisnis

- Mampu mengurangi limbah

Namun, Didik juga mengungkapkan ada kendala yang ditemui saat memanfaatkan sekam padi menjadi biomassa, yakni harga jual listrik ke PLN untuk renewable energy di wilayahnya (Sumatra Selatan), belum memenuhi harapan dari perusahaan IPP seperti PT. BPS yang berharap bisa diberikan insentif harga untuk penjualan daya listrik.

Untuk diketahui, harga untuk wilayah distribusi Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Jambi adalah Rp1.061 yang mana masih lebih rendah daripada harga PLN dan lebih rendah daripada harga produksi listrik per Kwh.

Pada kesempatan yang sama, Spesialis Senior untuk Energi, Departemen Asia Tenggara, Asian Development Bank (ADB) Architrandi Priambodo mengatakan bahwa pembangkit listrik tenaga batubara merupakan satu-satunya sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar dari aktivitas manusia. Tanpa mengatasinya, masyarakat akan kehilangan kesempatan untuk meraih target di Paris Agreement.

Ditambah lagi, harga pembangkit energi terbarukan terus menurun dan diperkirakan dalam waktu 10-15 tahun ke depan harga energi terbarukan akan lebih murah dibandingkan dengan operating cost dari pembangkit batubara.

“Banyak sekali pembangkit batubara besar yang kontraknya panjang dengan sistem take or pay sehingga akan menjadi sulit untuk pembangkit batubara retire, di-faceout. Makanya, kita membentuk suatu mekanisme yang bisa intervensi untuk membuat pembangkit batubara bisa faceout lebih cepat tanpa mengurangi benefit yang diambil dan tanpa mengurangi jalannya tenaga kelistrikan di jaringan yang sudah ada,” ujarnya.

Karena itu, inisiatif mekanisme energi transisi/energy transition mechanism (ETM) yang sedang dieksplorasi ADB awalnya diinisiasikan Donald Kanak di bawah World Economic Forum pada tahun 2018. Mekanisme energi transisi merupakan model berbasis pasar yang dapat direplikasi dan terukur untuk membantu mempercepat transisi dari batubara ke energi terbarukan.

“Selain itu, untuk retire (mempensiunkan) pembangkit batubara secara lebih cepat diperlukan investasi yang banyak. Apalagi jika kita ingin memperhatikan juga bagaimana kepentingan-kepentingan stakeholders yang ada,” ungkapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, Sampe L. Purba, mengatakan bahwa terdapat berbagai perspektif yang perlu ditekankan, tetapi semua memiliki komitmen yang sama untuk mendukung target net zero emission. 

Namun, dengan adanya berbagai tantangan, seperti ketersediaan SDA dan jaringan kelistrikan, maka diperlukan inovasi teknologi yang tepat, strategi pendanaan, serta transformasi bisnis yang agile.

“Transisi energi yang ada di Indonesia harus smooth dan berkeadilan, serta berkelanjutan untuk seluruh pemangku kepentingan,” tandasnya.

Adapun kesimpulan dari Webinar Nasional “Transisi Energi Berkeadilan Menuju Net Zero Emission” di Indonesia akan digunakan Pemerintah Indonesia untuk merumuskan langkah selanjutnya yang strategis dan realistis menuju Transisi Energi Berkeadilan untuk memenuhi target net zero emission pada tahun 2060 dan menentukan arah Energy Compact, sebuah inisiatif nasional sukarela, sebagai bagian dari kontribusi Indonesia di United Nations High-Level Dialogue on Energy pada 24 September ini. (WEB)