Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membatalkan rapat paripurna yang akan menindak lanjuti pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang semula akan digelar pada Kamis (12/11/2026). Pembatalan rapat paripurna itu terjadi usai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden.
"Menyusul surat kami nomor: B/15920/LG.01.01/11/2026 tanggal 11 November 2026 mengenai waktu rapat paripurna tanggal 12 November 2026, bersama ini kami beritahukan bahwa berdasarkan rapat konsultasi pengganti rapat bamus antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 12 November 2026 untuk pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan Rabu, 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan," demikian di dalam surat yang diteken oleh Plt Sekretaris Jenderal DPR Arini Wijayanti yang dikutip pada hari ini.
Semula di dalam agenda rapat paripurna akan membahas soal Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan oleh 120 anggota DPR. HMP itu digunakan untuk memulai proses pemakzulan Gibran dari posisi wakil presiden.
Sementara, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR, Ahmad Muzani. Proses itu terjadi di ruang pimpinan MPR di Gedung Nusantara III.
Muzani menyebut usai surat pengunduran diri diterima maka pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk menindak lanjuti dokumen pengunduran diri tersebut.
"MPR akan menggelar rapat gabungan yang diikuti oleh fraksi MPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) untuk mengikuti langkah berikutnya," kata Muzani pada hari ini.
Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam UUD, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mendapatkan wakil presiden definitif sebagai pengganti Gibran.
"MPR punya waktu 60 hari untuk mempersiapkan hal tersebut," tutur politisi Partai Gerindra itu.