Viral soal OTT, Achmad Husein Dinilai Tak Layak Jadi Bupati Banyumas

15 Nov 2021, 16:09 WIB

IDN Times/Rudal Afgani

Jakarta, IDN Times - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai Achmad Husein tak layak menjadi Bupati Banyumas. Boyamin mengatakan, hal tersebut merespons pernyataan Achmad Husein yang viral di media sosial mengenai Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).

"Saya kira bupati pola pikirnya seperti itu menjadi tidak layak jadi bupati. Kalau dia menyejahterakan rakyatnya, tidak korupsi, kalau berurusan dengan KPK malah berani, kalau perlu justru membanggakan apa yang dikerjakannya dan minta kalau perlu dijadikan contoh pilot project di KPK untuk di kabupaten-kabupaten yang lain," ujar Boyamin Saiman, Senin (15/11/2021).

1. Achmad Husein seharusnya bisa memastikan sistem anggaran yang bagus

Koordinator MAKI Boyamin Saiman (IDN Times/Aryodamar)

Boyamin menilai, Achmad Husein sebagai bupati seharusnya memastikan sistem anggaran yang bagus mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya. Menurutnya, kalau semua itu dijalankan pasti tidak akan ada masalah dan korupsi.

"Justru KPK itu mendampingi untuk pencegahan, itu diikuti, jangan kemudian ada pola mau OTT tapi dipanggil dulu, ini namanya logika yang terbalik-balik," ujarnya.

2. Kepala daerah harusnya berani dan bertanggung jawab

Koordinator MAKI Boyamin Saiman (IDN Times/Aryodamar)

Dia mengatakan, kalau berani menjadi kepala daerah harus bersikap dewasa dan berani bertanggung jawab. Menurutnya, sikap Achmad Husain tersebut kekanak-kanakan.

"Tolong jangan kemudian kembali ke sikap kanak-kanak begini. Nanti KPK juga akan bisa kanak-kanak dalam konteks misalnya mencari-cari kesalahan, itu yang juga gak boleh," ujar Boyamin.

3. Bupati Banyumas viral di media sosial

Bupati Banyumas, Achmad Husein. (Dok. serayunews.com)

Sebelumnya, viral sebuah vido berdurasi 24 detik berisi pernyataan Achmad Husein yang tak ingin KPK melakukan OTT. Dalam video tersebut ia juga mengaku takut dengan operasi KPK tersebut.

"Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil terlebih dahulu. Kalau ternyata dia itu mau berubah, ya sudah lepas gitu. Tapi kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap, Pak," ujar Husein.

Setelah viral, ia membuat klarifikasi di media sosialnya. Menurut Achmad Husein, potongan video tersebut tak menampilkan pernyataannya secara utuh.

"Sebetulnya ada enam poin yang saya sampaikan, salah satunya tentang OTT," ujarnya.

"Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepala daerah, padahal bisa jadi kepala daerah tersebut punya potensi dan kemampuan untuk memajukan daerahnya. Belum tentu dengan di-OTT daerah tersebut keadaan akan menjadi lebih baik. Serta yang di-OTT bisa jadi baru pertama kali berbuat dan bisa jadi tidak tahu karena sering di masa lalu kebijakan tersebut aman-aman saja, sehingga diteruskan," sambungnya.