Wacana Badan Khusus Penerimaan Negara, Begini Pendapat Ahli Ekonomi

28 Dec 2023, 20:50 WIB

Ahmad Faisal

News

Channel

Add Us on Google

Cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka saat berkunjung ke Sulawesi Utara (Tim media Gibran)

Jakarta, IDN Times -- Isu membentuk badan khusus penerimaan negara kembali mencuat setelah calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, melontarkan hal tersebut dalam Debat Cawapres pada Jumat (22/12/2023). Gagasan ini pun dinilai bisa meningkatkan pendapatan negara.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya Malang, Hendi Subandi, mengatakan, rencana ini sebenarnya bukan hal baru. Rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi badan otonom langsung di bawah presiden sudah menjadi pembahasan beberapa tahun lalu. Musababnya, pajak sangat berkontribusi pada pembangunan negara dengan persentase lebih dari 70 persen.

"Dengan kontribusi yang besar ini, tidak bisa lagi (DJP) tergantung di kementerian atau lembaga, karena akan repot pergerakannya. DJP bisa berada di luar kementerian, tapi harus ada majelis atau pihak yang mengontrol sebagai pengawas," kata Hendi pada Selasa (26/12/2023).

1. DJP tidak bisa lagi bergantung di kementerian atau lembaga

Musa Rajekshah mengapreasiasi dan kagum kepada Cawapres, Gibran Rakabuming Raka yang memberi perhatian terkait persoalan Ekonomi dan Perbankan Syariah Indonesia (Dok. IDN Times)

Menurutnya, saat ini efektivitas DJP sudah berjalan baik dalam meningkatkan pendapatan negara. Dalam 10 tahun terakhir, angka penerimaan pajak negara naik sebelum adanya pandemik COVID-19.

Pada 2014 penerimaan negara mencapai Rp985,1 triliun atau 91,9 persen dari target Rp1.072 triliun. Tahun 2015 realisasi penerimaan Rp1.055 triliun (81,5 persen dari target), 2016 capai Rp1.283 triliun (83,4 persen), 2017 capai Rp1.147 triliun (89,4 persen), 2018 capai Rp1.315,9 triliun (92 persen), 2019 capai Rp1.332,1 triliun (84,4 persen).

Sedangkan pada 2020 di saat pandemik mulai menyerang, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.070 triliun (89,3 persen), pada 2021 capai Rp1.278,6 triliun, dan pada 2022 mencapai Rp1.716,8 triliun.

2. Kinerja DJP bisa bergerak lebih cepat ketika berdiri sendiri

Cawapres nomer urut 2, Gibran Rakabuming Raka. (IDN Times/Larasati Rey)

Meski capaian ini terbilang baik, kinerja DJP sebenarnya bisa bergerak lebih cepat ketika berdiri sendiri. Saat ini, karena DJP berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ketika ada kebutuhan seperti penambahan sumber daya manusia (SDM), anggaran atau birokrasi lainnya tidak bisa langsung dilaksanakan.

Padahal DJP memiliki tugas berat untuk menjaga penerimaan negara tetap tercapai sehingga mampu mencukupi APBN setiap tahunnya. "Maka harapannya memang bisa dipisah agar lebih lincah," ujar Hendi.

Khusus peleburan dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Hendi menyebut bahwa hal ini bisa dilakukan karena direktorat ini kinerjanya mirip dengan DJP. Artinya, ketua ditjen tersebut sebenarnya bisa berada dalam satu rumah, baik itu di Badan Penerimaan Negara atau badan apapun yang dibentuk pemerintah.

Tantangan untuk mewujudkan kebijakan ini adalah peleburan harus bisa dibuat lebih lembut, karena biasanya peleburan akan menimbulkan friksi. Misalnya, dalam pembagian kinerja, komposisi SDM, aset, atau tugas pokok masing-masing harus bisa dijabarkan secara detail. Ketika semua hal rumit ini terurai dengan baik, maka tata kelola penerimaan negara lewat DJP dan DJBC dipastikan bisa lebih optimal.

3. Badan Penerimaan Pajak akan dikomandoi langsung presiden

Relawan Gempita melakukan deklarasi dukungan pada paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran (TKN Prabowo Gibran)

Persoalan non-teknis untuk mendirikan badan penerimaan pajak, atau badan apa pun yang meleburkan antara DJP dengan DJBC, adalah komitmen politik. Hendi berpesan, jangan sampai ada marwah kementerian yang tercoreng karena kebijakan ini.

"Karena isu pajak ini selalu sensitif, maka harus ada keputusan politik yang tepat sehingga penerimaan negara bisa meningkat," katanya.

Sebelumnya, cawapres Gibran sempat menjanjikan DJP dan DJBC akan dilebur menjadi Badan Penerimaan Negara, jika dirinya dan Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2024. Gibran mengatakan, dua lembaga tersebut jika dilebur nantinya hanya mengurusi penerimaan, tak lagi mengurusi pengeluaran negara.

"Kita bentuk Badan Penerimaan Pajak, dikomandoi langsung presiden. Dan dikoordinasi kementerian terkait. Jadi DJP dan bea cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja," tegas Gibran pada debat. (WEB)

*Artikel ini merupakan kerja sama Media Center Indonesia Maju dan IDN Times

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.