Wacana BUMD Parkir Disambut Positif, DPRD DKI Ingatkan Transparansi

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta ini menambahkan, wacana pembentukan BUMD parkir ini juga sebaiknya menggandeng berbagai pihak untuk memberikan sejumlah masukkan terutama soal tarif.

"Nanti dibuat saja ada RDP dengan tokoh masyarakat atau ada FGD dengan tokoh masyarakat, ormas atau ahli-ahli. Nanti bisa ada masukan-masukan yang bisa ditentuin aturan yang pas berapa terkait tarif, ya, dari awalnya. Jadi dari awal kita jelas nih berapa," kata Kenneth.

Ia menegaskan pentingnya transparansi sejak awal, termasuk dalam penentuan tarif dan aturan main dalam pengelolaan parkir. Apabila dikelola dengan benar, maka bisa membantu masyarakat.

"Uang ini kan ada subsidi tambahan bisa kita pakai. Mungkin untuk bantuan-bantuan sosial, masyarakat kita yang tidak mampu. Ini kan bisa dialokasikan buat di sana atau mungkin buat makan siang gratis, kantin atau buat subsidi sekolah gratis," ujar dia.

Kenneth menilai, pembentukan BUMD juga efektif memberantas parkir liar. Mengingat, potensi pendapatan retribusi dan pajak parkir yang masuk ke kas daerah secara on street maupun off street bisa mencapai triliunan rupiah. 

Sementara, Kenneth menilai pengelolaan parkir dari Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta belum optimal menarik retribusi yang hanya sekitar Rp30 miliar per tahunnya.

Dia membandingkan Bapenda yang memperoleh pendapatan berkali-kali melakukan pajak pengelolaan perparkiran off street oleh pihak ketiga.

"Bapenda yang menarik pajak parkir 10 persen saja itu sudah Rp390 miliar. Target mereka sampai bulan ini sudah sekitar Rp190 miliar. UPT Parkir cuma Rp30 miliar. Kan jauh banget perbedaannya," kata Kenneth.

"UPT Parkir ini kan tidak jelas. Kita tanya cara kerja mereka saja, mereka gagap-gagap. Terus terkait angka juga mereka bingung-bingung. Mereka tidak paham apa yang mereka mau lakukan. Bingung kita juga. Kalau kita lihat potensi parkir di Jakarta ini kan luar biasa," ucap dia.