Wacana Capres Minimal Didukung 2 Fraksi, Pilpres 2029 Potensi Minim Persaingan

Arifki menilai isu tersebut akan relevan bagi sejumlah figur yang mulai diperbincangkan menuju Pilpres 2029, seperti Gibran Rakabuming Raka, Anies Baswedan, dan Dedi Mulyadi, yang memiliki popularitas dan basis dukungan publik, tetapi tetap membutuhkan dukungan partai politik untuk memenuhi mekanisme pencalonan.

Hal serupa juga berlaku bagi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Jika mekanisme dukungan minimal dua fraksi diberlakukan, Partai Demokrat perlu membangun kerja sama politik dengan partai lain apabila ingin mengusung pasangan calon sendiri.

“Nama-nama seperti Gibran, Anies, AHY maupun Dedi Mulyadi bisa saja masuk dalam pembicaraan politik menuju 2029. Tetapi persoalannya bukan hanya soal popularitas atau elektabilitas, tetapi siapa yang memiliki akses terhadap tiket pencalonan ketika aturan ini benar-benar diberlakukan,” kata Arifki.

Arifki menjelaskan figur yang memiliki dukungan publik tetap membutuhkan kendaraan politik atau dukungan partai politik, sesuai dengan mekanisme pencalonan yang nantinya disepakati.

“Figur bisa punya popularitas dan dukungan publik, tetapi kalau tidak memenuhi syarat pencalonan, tetap saja tidak bisa bertanding. Jadi kita perlu membedakan antara punya basis dukungan publik dengan punya tiket pencalonan,” ujarnya.

Menurut Arifki, hal tersebut penting, karena pemilu presiden (Pilpres) pada akhirnya bukan hanya persoalan siapa yang dipilih rakyat, tetapi juga siapa saja yang tersedia untuk dipilih rakyat.

“Rakyat memang memilih presiden secara langsung. Tetapi sebelum rakyat menentukan pilihan, ada proses yang menentukan siapa saja yang boleh masuk ke surat suara. Jangan sampai jumlah kontender sudah berkurang sebelum rakyat memberikan suara,” katanya.

Arifki mengibaratkan mekanisme pencalonan seperti pintu masuk sebuah pertandingan. “Rakyat menentukan siapa yang menang. Tetapi aturan pencalonan menentukan siapa yang boleh masuk lapangan. Kalau pintunya terlalu sempit, otomatis jumlah pemain yang bisa bertanding juga semakin sedikit,” ujar dia.

Karena itu, Arifki mengingatkan agar penghapusan presidential threshold tidak berhenti pada perubahan nama atau bentuk mekanisme pencalonan, tetapi benar-benar menghasilkan ruang kompetisi yang terbuka.

“Jangan sampai threshold dihapus di depan, tetapi kemudian muncul threshold baru di belakang. Ukurannya sederhana: setelah aturan baru dibuat, apakah semakin banyak figur yang punya kesempatan masuk gelanggang atau justru semakin sedikit?” kata dia.

Menurut Arifki, peran partai politik tetap penting dalam proses pencalonan, tetapi mekanisme tersebut perlu tetap mempertimbangkan ruang pilihan bagi pemilih.

“Jangan sampai kita menghapus presidential threshold, tetapi pada saat yang sama memangkas jumlah kontender Pilpres 2029. Karena kalau pemainnya semakin sedikit, pilihan rakyat juga ikut semakin sempit,” pungkas Arifki.