Jakarta, IDN Times - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menanggapi wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ia menilai, rakyat akan semakin tersandera dan tak punya posisi tawar bila kepala daerah dipilih DPRD.
"Kedaulatan rakyat makin tersandera dan masyarakat makin tidak punya posisi tawar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam bernegara," kata Titi Anggraini, Jumat (13/12/2024).
Menurut dia, apabila pemilihan dikembalikan ke DPRD mungkin saja biayanya menjadi lebih murah, tapi tidak serta-merta menghilangkan praktik politik uang dan juga politik biaya tinggi dalam proses pemilihannya. Menurut dia, buruknya penegakan hukum dan demokrasi di internal partai tidak pernah benar-benar dibenahi dan diperbaiki dengan baik.
"Kita seolah hanya memindahkan persoalan dari ruang publik ke dalam ruang-ruang tertutup di DPRD," kata dia.
Di lain sisi, dia mengatakan, tata kelola bernegara hanya menjadi urusan eksklusif dari politisi partai politik. Hal itu bisa bisa tereskalasi menimbulkan ketidakpuasan dan juga kemarahan politik yang bisa berdampak buruk bagi kepercayaan publik dan dukungan bagi tata kelola pemerintahan di daerah.
Titi berpandangan, lebih baik pemerintah fokus menata konsolidasi demokrasi di Indonesia tanpa harus banyak membuat narasi yang bisa menimbulkan kontroversi karena mempreteli hak rakyat dalam nerdemokrasi. Menurut dia, terlalu banyak kontroversi bisa mengganggu konsentrasi pemerintahan Probowo dalam melaksanakan program pembangunan dan pemenuhan janji-janji politiknya.
Alih-alih mengembalikan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, dia menyarankan agar pembentuk UU mestinya fokus merevisi UU Pilkada sehingga persoalan-persoalan terkait politik uang, lemahnya penegakan hukum, dan problematika integritas partai politik serta penyelenggara pemilu bisa dibenahi serius.
Dia menegaskan, efisiensi juga bisa dilakukan tanpa harus mengembalikan pemilihan langsung menjadi pemilihan DPRD. Caranya, antara lain dengan melakukan pengaturan tranparansi dan akuntabilitas dana kampanye secara serius dan efektif sehingga bisa menekan dana-dana ilegal yang dikeluarkan oleh parpol dan calon.
"Apabila hal itu dilakukan, maka juga bisa berkontribusi mengurangi biaya dalam penyelenggaraan pemilu tanpa harus memberangus suara dan hak rakyat yang hanya diberikan lima tahun sekali itu," kata dia.
Presiden Prabowo Subianto mengakui perlu ada evaluasi dalam sistem politik Indonesia, termasuk dalam hal pemilihan kepala daerah. Ia pun mengusulkan agar kepala daerah seperti gubernur dan bupati dipilih oleh DPRD.
Adapun, usulan itu merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyoroti pelaksanaan Pilkada 2024 seperti Pilkades. Karena itu, Bahlil menyarankan agar perlu evaluasi yang menyeluruh terkait demokrasi Indonesia di masa yang akan datang.
Gayung bersambut, Prabowo juga mengakui pelaksanaan pilkada di Indonesia membutuhkan biaya yang sangat besar, baik yang dikeluarkan oleh negara ataupun partai politik itu sendiri. Karena itu, ia mengajak seluruh pimpinan partai politik yang hadir dalam puncak HUT ke-60 Golkar untuk memikirkan dengan cermat untuk merevisi sistem politik Indonesia.
Ia lantas membandingkannya dengan beberapa negara lain, seperti Malaysia, Singapura hingga India, di mana pelaksanaan pemilu di negara-negara itu sangat efisien.
“Saya lihat negara tetangga kita efisien Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur bupati. Efisien tidak keluar duit keluar duit," kata Prabowo.