Mendagri: Aceh Tamiang Sudah Normal Pascabencana
- Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang kembali normal setelah sempat lumpuh akibat bencana, sementara akses jalan nasional dan provinsi kini sudah berfungsi.
- Pemulihan infrastruktur berlanjut melalui pembangunan jembatan permanen, meski beberapa jalan dan jembatan daerah masih perlu diperbaiki.
- Hujan tinggi memicu banjir dan longsor susulan di Sumatra, sehingga pemerintah meminta 29 kementerian/lembaga mempercepat rehabilitasi sebelum 31 Desember 2026.
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyebut pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, kini kembali normal setelah lumpuh akibat bencana. Akses jalan nasional dan provinsi juga sudah fungsional dan pemulihan infrastruktur masih terus dilakukan.
“Tadi disampaikan Kabupaten Aceh Tamiang sekarang sudah normal, tadinya betul-betul gak bisa bekerja,” ujar Mendagri usai rapat progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra di Kemenko PMK, Selasa (27/10/2026).
1. Akses darat sudah bisa difungsikan
Tangkapan layar video warga kondisi banjir di salah satu gampong di Kabupaten Aceh Tamiang. (Dok. IDN Times) Tito menjelaskan, akses darat, termasuk jalan nasional dan provinsi sudah dapat difungsikan. Pemerintah kini melanjutkan pemulihan dengan membangun jembatan permanen.
“Akses darat, jalan nasional, jalan provinsi, fungsional sudah, sekarang pada tahap pemulihan, dibangunkan jembatan-jembatan permanen. Sebagian besar sebagian sudah, tinggal beberapa jalan daerah dan jembatan daerah,” katanya.
2. Tantangan pemulihan longsor sampai banjir
Lokasi pengungsian di Lapangan Kebun Rantau, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. (IDN Times/Muhammad Saifullah) Meski demikian, pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra masih menghadapi tantangan akibat bencana susulan. Curah hujan tinggi menyebabkan sejumlah daerah yang sebelumnya mulai pulih, kembali terdampak banjir dan longsor.
“Nah, jadi bencana Sumatra yang ada di tiga provinsi ini, bukan sekali kejadian selesai, tapi hujan sangat tinggi, curah hujan itu membuat bencana susulan lagi. Ini salah satu penghalang kita untuk melakukan normalisasi pemulihan,” ujarnya.
3. Percepat pemulihan sampai akhir tahun
Proses pembangunan hunian sementara di Desa Sekumur Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (7/3/2026). (IDN Times/Prayugo Utomo) Tito mencontohkan, jembatan yang sudah dibangun dapat kembali terbawa arus banjir bandang. Jalan yang sebelumnya sudah bisa dilalui dari kawasan Aceh Tengah menuju Bireuen juga kembali longsor.
“Jembatan yang sudah dibangun terbawa arus lagi, banjir bandang. Di Aceh, antara Aceh Tengah, jalan sampai ke Bireuen yang sudah bisa dilalui, longsor lagi, PUPR harus bekerja lebih keras lagi,” kata Mendagri.
Pemerintah meminta kementerian dan lembaga yang telah menerima anggaran untuk mempercepat pengerjaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kegiatan yang ditargetkan selesai tahun ini diharapkan rampung sebelum 31 Desember 2026.
“Kepada 29 kementerian/lembaga yang sudah menerima anggaran, kita minta semua bekerja dengan cepat dan selesaikan sampai dengan sebelum 31 Desember,” ujarnya.
