Waketum Golkar Usul Harus Ada Pertemuan Pimpinan Parpol Bahas Nasib Gibran

Doli menilai putusan dua lembaga peradilan tersebut tidak bisa begitu saja diabaikan oleh elite politik. Karena itu, ia kembali mendorong adanya pertemuan pimpinan partai politik untuk membicarakan langkah selanjutnya.

"Tapi dengan ada putusan Mahkamah Agung ini menurut saya ya pertemuan itu makin penting, makin besar untuk dilakukan. Karena ini nggak bisa diabaikan, nggak bisa dibiarkan kan," ujar dia.

Doli mengatakan, sorotan publik kini semakin mengarah kepada DPR untuk melihat langkah yang akan diambil, setelah adanya dua putusan tersebut. Namun, menurutnya, persoalan itu tidak tepat jika hanya dilihat sebagai urusan DPR, karena lembaga legislatif terdiri atas fraksi-fraksi partai politik.

"Maka oleh karena itu saya tetap mendorong harus ada pertemuan pimpinan-pimpinan partai politik, untuk membicarakan ini dan ini urgensitasnya makin tinggi akibat putusan Mahkamah Agung ini," katanya.

Dia mengatakan, hingga saat ini belum mendapat informasi pasti mengenai adanya pertemuan formal pimpinan partai politik, untuk membahas persoalan tersebut. Meski demikian, menurut Doli, para ketua umum partai politik yang berada di pemerintahan hampir setiap hari bertemu, sehingga pembicaraan mengenai dinamika politik tersebut sangat mungkin terjadi.

"Bahwa pembicaraannya sampai level mana, itu yang kita tidak tahu," ucapnya.

Doli mengatakan, jika pertemuan pimpinan partai politik dilakukan, terdapat setidaknya tiga prinsip yang harus menjadi pegangan. Pertama, setiap keputusan harus menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Menurutnya, aspirasi masyarakat harus benar-benar didengar dan tidak boleh diabaikan dalam menentukan langkah politik. Kedua, keputusan yang diambil harus tetap menjaga marwah dan martabat bangsa.

Doli menekankan Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap keputusan politik harus menunjukkan kepatuhan terhadap konstitusi, aturan, dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Negara kita ini negara hukum, ya kan? Kita punya konstitusi. Jadi kita juga harus menunjukkan dalam keputusan itu kita punya kepatuhan terhadap konstitusi, ketaatan terhadap aturan yang kita buat, termasuk juga menjunjung etika dalam berbangsa dan bernegara kita gitu loh," kata Doli.

Ketiga, Doli menilai, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan keutuhan dan kedaulatan negara. Ia mengingatkan jangan sampai persoalan tersebut mengganggu penyelenggaraan pemerintahan atau memicu polarisasi berkepanjangan.

"Jangan sampai apapun keputusan yang diambil itu ya, mau diterusin atau tidak diteruskan, ini jangan sampai mengganggu penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan gitu ya, terjadinya polarisasi yang berkepanjangan, akhirnya keterbelahan," ujarnya.

Doli juga menjelaskan kemungkinan langkah DPR apabila pimpinan partai politik nantinya sepakat menindaklanjuti putusan MK dan MA secara politik. Menurut dia, ada kemungkinan pertemuan pimpinan partai politik justru menghasilkan kesimpulan bahwa kedua putusan tersebut tidak perlu ditindaklanjuti secara politik.

Jika demikian, kata Doli, DPR tidak perlu mengambil langkah lebih lanjut. Namun, apabila diputuskan untuk ditindaklanjuti, Doli menilai, mekanisme konstitusional yang tersedia berkaitan dengan pemberhentian presiden atau wakil presiden sudah diatur dalam Pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945.

"Kalau kemudian putusannya ditindaklanjuti, menurut saya tindak lanjutnya itu cuman satu, ya itu sudah masuk ke Pasal 7A, 7B, 7C, ya, tidak ada lagi apa lagi yang mau dilaksanakan," kata dia.

Doli menilai, penggunaan hak angket, interpelasi, maupun pembentukan panitia khusus tidak relevan jika persoalannya sudah masuk dalam mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden.

Dia menjelaskan, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat. Jika terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana diatur konstitusi, proses tersebut kemudian dapat diuji di MK sebelum berlanjut ke MPR.

Meski demikian, Doli menegaskan, proses pemberhentian presiden dan wakil presiden tidak sederhana karena membutuhkan alasan dan bukti yang kuat.

"Ini yang sedang kami pertimbangkan ya, putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung itu apakah memang merupakan putusan yang sangat-sangat kuat ya untuk masuk kepada proses itu. Itu yang nanti saya kira akan dibahas dalam pimpinan pertemuan pimpinan-pimpinan partai politik," tuturnya.

Karena itu, menurut Doli, persoalan tersebut perlu segera dibicarakan oleh para pimpinan partai politik agar tidak berkembang menjadi polemik yang semakin melebar.

"Yang penting ini kenapa harus segera diselesaikan ya, supaya jangan melebar ke mana-mana," kata Doli.