Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Fatimah Azzahra tidak ngotot untuk berdemo di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.
Hingga mendekati Maghrib, mereka masih tertahan hingga di depan Menara UOB. Polisi tidak memberikan mereka kesempatan untuk mendekati Bundaran HI.
"Saya sebagai Wakil Ketua BEM UI, tentu saya sangat memprioritaskan keamanan dari teman-teman saya ya. Tentu saya tidak ingin mereka terluka. Mempelajari dari yang sudah-sudah, polisi sepertinya tidak bisa kita percaya untuk menjaga keamanan teman-teman kami," ujar Fatimah di area aksi di depan Menara UOB, Sudirman, Jakarta Pusat pada Selasa (18/8/2026).
Ini merupakan aksi mereka yang kedua dengan tema kali ini 'Merebut Kembali Kemerdekaan.' Aksi serupa yang digelar pada Juni lalu juga berakhir sama. Mereka tak bisa berdemo di Bundaran HI.
"Kami akan melihat situasinya seperti apa. Kalau terlihat sudah tidak aman, saya akan memprioritaskan keamanan teman-teman saya sih," kata mahasiswi Fakultas Kedokteran (FK) itu.
Dia juga mengisahkan perdebatan antara dirinya dengan pihak kepolisian. Hal itu dipicu larangan bagi BEM UI menuju ke Bundearan HI. Bahkan, seorang personel kepolisian atas nama Yobi tiba-tiba meminta sopir mobil komando (mokom) agar putar balik.
"Pak Yobi ini tiba-tiba ngomong ke sopir kami, sopir mokom kami, untuk disuruh puter balik dengan dibentak-bentak sampai driver kami shock," kata dia.
Menurut Fatimah, sikap kepolisian itu menunjukkan cara Polri yang tidak menghargai orang lain. Apalagi, biaya untuk menyewa mobil komando tersebut berasal dari donasi masyarakat.
"Itu bukan (dana) mereka dan kewenangan mereka untuk menyuruh. Seharusnya kalau mereka menghornati kami ya bicara dengan kami sebagai orang yang punya gitu," kata dia.
Di dalam aksi kali ini ada 8 poin yang menjadi tuntutan mereka, yaitu:
1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri
2. Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
3. Wujudkan reforma agraria sejati
4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM
5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP
6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah
7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana
8. Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP