Wamen PPPA: Potensi Ekonomi Perempuan Harus Naik Kelas

25 Jun 2026, 23:27 WIB

Lia Hutasoit

News

Channel

Add Us on Google

Wamen PPPA: Potensi Ekonomi Perempuan Harus Naik Kelas

Wamen PPPA Veronika Tan dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya Sih

Gini Kak

Sisi Positif

KemenPPPA meluncurkan program Kebun Pangan Perempuan di NTT dan Maluku Utara untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga serta meningkatkan pendapatan perempuan melalui pengelolaan komoditas lokal.
Program ini mengusung konsep ekonomi restoratif yang menekankan peningkatan pendapatan sekaligus pemulihan lingkungan, dengan kolaborasi lintas kementerian sebagai kunci percepatan implementasi.
Pemerintah Maluku Utara menyiapkan lebih dari 900 hektare lahan perhutanan sosial bagi keluarga dengan kepemilikan atas nama perempuan guna mengoptimalkan potensi komoditas lokal bernilai tinggi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Bu Veronica bilang perempuan harus bisa tambah kuat dan punya uang sendiri. Pemerintah bikin kebun pangan buat ibu-ibu di NTT dan nanti di Maluku Utara juga. Banyak tanah dikasih untuk dikelola perempuan supaya bisa tanam makanan dan jual hasilnya. Kalau ibu-ibu sejahtera, anak-anak juga bisa hidup lebih baik dan senang.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Program Kebun Pangan Perempuan yang dikembangkan KemenPPPA mencerminkan langkah konkret untuk memperkuat peran perempuan dalam ekonomi nasional melalui pengelolaan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Dengan dukungan lintas kementerian dan fokus pada ekonomi restoratif, inisiatif ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan, lingkungan, serta kesejahteraan keluarga dan anak.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mulai mengembangkan program Kebun Pangan Perempuan sebagai model pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis ekonomi restoratif. Program percontohan tersebut telah dijalankan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan akan diperluas ke Maluku Utara.

Wakil Menteri PPPA Veronica Tan mengungkapkan, selama ini perhatian pemerintah terhadap isu perempuan lebih banyak berfokus pada penanganan kasus dan penegakan hukum. Padahal, persoalan ekonomi menjadi salah satu akar kerentanan yang dihadapi perempuan.

Menurutnya, banyak perempuan memiliki kapasitas dan peran penting dalam keluarga maupun lingkungan, namun belum mendapatkan akses dan posisi yang memadai dalam pembangunan ekonomi.

"Yang mau kita afirmatifkan itu adalah bagaimana peran perempuan menjadi partisipasi dalam strategis ekonomi nasional," kata Veronica usai diskusi Weaving Wonders: Tenun, Pangan, Energi, dan Perempuan-Dari Warisan ke Kekuatan Ekonomi, di Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

1. Perkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus tingkatkan pendapatan perempuan

Wamen PPPA Veronica Tan bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (IDN Times/Lia Hutasoit)

Program Kebun Pangan Perempuan menjadi salah satu instrumen yang disiapkan KemenPPPA untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus meningkatkan pendapatan perempuan melalui pengelolaan komoditas lokal.

Veronica mengungkapkan lahan seluas 650 hektare dari program perhutanan sosial telah dialokasikan dan 93 persen penerimanya merupakan perempuan. Model tersebut akan direplikasi di berbagai daerah dengan menyesuaikan kondisi geografis dan potensi lokal masing-masing wilayah.

"Tujuan kita adalah mencari champion lokal yaitu perempuan yang memang sudah bekerja, memberikan ruang dan akses kepada mereka," ujarnya.

2. Konsep ekonomi restoratif

Kelompok Tani Sinar Cabe di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi saat memilah buah naga. Mayoritas warga di sini merupakan petani buah naga (25/6/2026) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Selain pangan, program tersebut juga diarahkan untuk terhubung dengan pengembangan energi terbarukan dan ekonomi ramah lingkungan.

Veronica menjelaskan konsep ekonomi restoratif yang diusung pemerintah tak hanya fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga pemulihan lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan.

"Kuncinya adalah ekonomi restoratif, mengembalikan kembali," katanya.

Dia menambahkan kolaborasi lintas kementerian menjadi faktor penting untuk mempercepat implementasi program tersebut, mulai dari sektor pangan, perdagangan, energi hingga pariwisata.

"Kolaborasi kata kunci untuk kita bisa membangun ke depan dengan lebih cepat," ujar Veronica.

3. Menyiapkan kawasan perhutanan sosial

Diskusi Weaving Wonders: Tenun, Pangan, Energi, dan Perempuan-Dari Warisan ke Kekuatan Ekonomi, di Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026) (IDN Times/Lia Hutasoit

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyatakan daerahnya akan menjadi salah satu lokasi pengembangan program tersebut. Pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini tengah menyiapkan kawasan perhutanan sosial seluas lebih dari 900 hektare yang akan diberikan kepada keluarga dengan kepemilikan atas nama perempuan.

Menurut Sherly, Maluku Utara memiliki banyak komoditas lokal bernilai tinggi seperti aren, pala, cengkeh, bambu hingga kenari yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan perempuan jika dikelola dengan baik dan terhubung ke pasar.

"Ada hal-hal di depan mata kita yang diabaikan sebenarnya punya nilai ekonomi jika kita bertemu dengan ekosistem yang pas," kata Sherly.

4. Berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup anak

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (IDN Times/Lia Hutasoit(

Dja juga menilai penguatan ekonomi perempuan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup anak.

"Jika perempuan berdaya, anak terlindungi," ujarnya.

Sherly menegaskan pemberdayaan perempuan bukan sekadar menambah pendapatan rumah tangga, melainkan menciptakan efek berantai bagi pembangunan daerah.

"Jika perempuan itu kuat secara ekonomi, maka anak-anaknya akan terjaga, kesehatan, pendidikan, makanan keluarga terjaga, keluarga dikuatkan, desa dikuatkan," katanya.