Wamenkumham soal Aksi Protes Kick Off RKUHP: Belum Mulai Sudah Protes

24 Agu 2022, 14:37 WIB

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej usai berdialog dengan Komnas Perempuan dan Komnas HAM di kantor Komnas Perempuan, Kamis (30/6/2022) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Jakarta, IDN Times - Kickoff sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diwarnai aksi protes. Sejumlah perwakilan koalisi masyarakat sipil menentang agenda tersebut. Menurut mereka, sosialisasi itu menunjukkan bahwa pemerintah menutup ruang partisipasi publik.

Adapun protes dilakukan saat Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej melakukan pemaparannya. Diketahui, protes disampaikan oleh Aliansi Reformasi Nasional RKUHP pada Selasa (23/8/2022). Mereka masuk ke ruangan acara, dan memprotes agenda ini.

“Dialog belum mulai sudah protes. Saya masih presentasi, mereka sudah protes, padahal urutan acaranya setelah presentasi ada dialog,” kata Edward, atau yang biasa disapa Eddy kepada IDN Times menjelaskan kronologi, Rabu (24/8/2022).

1. Eddy sebut dialog tak berarti paksakan kehendak

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) didampingi Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) memberikan keterangan usai mengunjungi lokasi kebakaran Lapas Kelas I Tangerang di Kota Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021). (ANTARA FOTO/Fauzan)

Eddy mengungkapkan, dialog tidak berarti memaksakan kehendak. Hari ini dia mengungkapkan ada agenda sosialisasi yang dilakukan bersama Anggota Tim Sosialisasi RKUHP yaitu Dr. Albert Aries dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto.

“Hari ini saya, Prof Marcus dan Dr. Albert diundang dialog publik bersama mahasiswa dari 24 perguruan tinggi di Hotel Aryaduta sejak jam 08.00 pagi tadi,” kata dia.

2. Sebut dialog dengan mahasiswa hari ini sopan dan lebih intelek

Eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Masyarakat, kata Eddy, bisa menyampaikan kritik terhadap RKUHP disertai dengan argumentasi hukum yang jelas dan masukan perbaikan yang masuk akal.

“Pasti akan kami pertimbangkan, karena proses dialog itu terjadi,” kata dia.

“Beberapa Mahasiswa yang saya apresiasi dalam dialog hari ini antara lain masukan dari Mahasiswa Universitas Borobudur dan Universitas Krisnadwipayana. Sopan dan intelek,” kata Eddy.

3. Persilakan jika sosialisasi disebut formalitas

Ilustrasi hukum (Dok: ist)

Dia kemudian mempersilakan sejumlah pihak yang menganggap bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Sebab menurutnya, hal itu adalah kebebasan berpendapat.

“Silakan saja mereka beranggapan demikian, bebas berpendapat. Dalam dua hari ini kami mendengarkan masukan, terutama dari teman-teman mahasiswa dalam dialog publik hari ini di Hotel Aryaduta,” kata dia.

Eddy mengatakan, nantinya akan diadakan audiensi juga bersama Aliansi Reformasi Nasional RKUHP dan lembaga masyarakat sipil lainnya terutama yang sudah selalu dilakukan dengan The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) .

4. Sosialisasi pemerintah disebut hanya formalitas

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Sebelumnya, agenda Kick off sosialisasi RKUHP oleh pemerintah dibuat balasan oleh Aliansi Reformasi Nasional RKUHP dengan melaksanakan kegiatan dengan judul yang hampir sama yakni aksi Kick-off Perlawanan RKUHP. Aliansi melakukan protes di depan hotel tempat acara berlangsung dan juga di dalam ruangan.

Aliansi menilai acara ini hanya bersifat satu arah dan terkesan formalitas, karena dianggap tak ada ruang dialog yang diberikan dalam kegiatan tersebut.

"Protes kami tidak didengar oleh Prof Eddy, dan bahkan kami diusir oleh alat negaranya, kami diusir oleh aparat kepolisian," kata Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Citra Referandum dalam rekaman video, dilansir Rabu (24/8/2022).