WANSUS: Wamensos Buka-bukaan soal Polemik Sepatu Sekolah Rakyat

Dalam wawancara itu, Agus juga menjelaskan soal spesifikasi sepatu Sekolah Rakyat yang disebut bersifat khusus atau custom dan tidak menggunakan merek komersial tertentu. Menurut dia, sepatu tersebut nantinya akan menggunakan identitas Sekolah Rakyat, bukan brand dari produsen tertentu.

Dia menjelaskan konsep pengadaan yang disusun Kemensos memang mengarah pada produk tanpa merek komersial.

"Makanya istilahnya custom itu, karena kan kemudian apa namanya, ya gak ada merek, mereknya sekolah rakyat itu. Makanya kemudian ada, ini hasil penelitian sementara. Jadi, apa namanya, mereknya sekolah rakyat gitu loh. Spesifikinya juga berbeda dengan yang ada di pasaran,” katanya.

Agus menjelaskan proses pengadaan nantinya tetap dilakukan secara terbuka melalui e-katalog dan tidak menunjuk vendor tertentu sejak awal. Menurut dia, prinsip utama pengadaan adalah mencari harga paling murah yang tetap memenuhi spesifikasi yang telah disusun pemerintah.

“Itu prinsipnya bukan masalah daerah mana, siapa yang paling murah dan kemudian harga murah itu sesuai dengan spesifikasi, konsepnya kan begitu,” ujarnya.

“Jadi tidak ada si A, si B, si C, nggak ada, pokoknya lelangnya itu. Itu loh, pagunya misalkan kemarin Rp700 (ribu) misalnya kan. Lalu kemudian ada yang berani Rp500 ribu. Ya kan, yang lain gak berani ya kira-kira yang paling murah tapi tidak boleh keluar dari spesifikasi. Karena itu udah melalui kajian,” kata Agus.

Dia juga menjelaskan soal anggapan publik bahwa proyek tersebut sudah memasuki tahap tender atau telah menentukan vendor tertentu. Agus menekankan angka yang beredar saat ini masih sebatas pagu atau estimasi awal harga pengadaan.

“Dan belum itu, kalau yang ini belum proses lelang itu baru pagu. Belum lelang, belum lelang. Itu artinya masih bisa kita evaluasi,” kata dia.

“Makanya salah interpretasi semua orang-orang ini, ini belum lelang gitu loh, masih pagu. Masih perencanaan gitu loh,” kata dia.

Menurut Agus, pihak Kemensos sejak awal sudah meminta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pihak terkait lain untuk berhati-hati dalam menyusun kebutuhan pengadaan. Dia menyebut proses penyusunan spesifikasi dilakukan melalui survei dan orientasi ke berbagai tempat, termasuk sekolah boarding dan pasar.

“Ya sudah setelah kita buka itu kemudian mereka bekerja ini. KPA ya PPK ini bekerja nih kesana kemari orientasi gitu loh. Iya kan, ke pasar, ke sekolah-sekolah boarding, kemana-mana gitu loh,” katanya.

Agus juga memastikan proses lelang nantinya dilakukan sepenuhnya secara elektronik untuk mencegah praktik monopoli dan pertemuan langsung antara vendor dengan pejabat pengadaan.

“Kita melarang PPK, POJAK ketemu dengan vendor. Kita melarang gitu loh. Semua harus dilakukan secara elektronik dan terbuka,” ujarnya.

“Harus dibuktikan proses-proses lelang, proses-proses kompetisinya kita harus ada buktinya gitu loh. Supaya tidak ada monopoli gitu loh,” kata Agus.

Terkait data pengadaan yang sebelumnya muncul di sistem INAPROC lalu menghilang, Agus mengatakan data tersebut memang sedang dievaluasi ulang oleh tim khusus. Evaluasi juga dilakukan karena adanya kebijakan efisiensi dan rasionalisasi belanja pemerintah.

“Karena kemarin kan ada perintah efisiensi untuk belanja modal-belanja itu gitu loh. Makanya saya minta itu semua dirasionalisasi dulu lah,” katanya.

Dia memastikan hasil evaluasi nantinya akan diumumkan kembali ke publik setelah seluruh proses klarifikasi selesai dilakukan.

“Setelah kemudian clear baru nanti akan kita publis lagi. Enggak usah khawatir nanti kita munculkan lagi di SIRUP itu,” ujar Agus.

Menurut dia, proses pengadaan saat ini masih dinamis dan belum final sehingga perlu dimatangkan lebih dulu sebelum kembali dipublikasikan secara resmi.

“Iya, karena kan dinamis sekali ini gitu,” kata Agus.

Terbaru, Menteri Sosial Saifullah Yusuf membebastugaskan sementara sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Sosial menyusul polemik pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat.

Langkah tersebut disebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan, sekaligus upaya pembenahan untuk pelaksanaan anggaran tahun 2026.

“Semua yang sudah kami lakukan menjadi satu bagian evaluasi untuk memperbaiki pengadaan pada tahun 2026,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul di Gedung Kemensos, Rabu (13/5/2026).

Selain melakukan evaluasi, Gus Ipul juga meminta Sekretaris Jenderal melakukan rasionalisasi anggaran pengadaan tahun depan, memperkuat kapasitas tim pengadaan, hingga mengawal langsung seluruh prosesnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal (Irjen) ditugaskan untuk melanjutkan pendalaman, evaluasi, dan investigasi agar proses pengadaan berjalan transparan dan akuntabel.

Dalam proses evaluasi tersebut, Gus Ipul memutuskan membebastugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kemensos.

"Saya membebastugaskan sementara dari jabatannya pada jabatan sebagai berikut. Kepala bagian layanan pengadaan barang dan jasa sebagai pejabat membuat komitmen pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal.Yang kedua, kepala subbagian perlengkapan dan barang milik negara," ujarnya.