Women’s March Desak MBG Dievaluasi, Negara Tanggung Jawab Atas Keracunan

07 Nov 2026, 13:14 WIB2 min read

Lia Hutasoit

News

Channel

Add Us on Google

Ilustrasi HAM (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Women’s March Jakarta 2026 mendesak evaluasi penggunaan APBN untuk MBG, koperasi desa, dan Sekolah Rakyat.
WMJ meminta pemerintah bertanggung jawab, membuka informasi secara transparan, serta menyediakan pemulihan dan restitusi bagi korban keracunan MBG.
WMJ meminta MBG dihentikan jika keselamatan masyarakat tidak dapat dijamin.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

2026

Women’s March Jakarta menyampaikan tuntutan evaluasi penggunaan APBN dan tanggung jawab pemerintah atas korban keracunan MBG. Penghentian MBG apabila keselamatan tidak dapat dijamin juga dimasukkan sebagai tuntutan dalam aksi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Women’s March Jakarta mendesak evaluasi penggunaan APBN dan meminta tanggung jawab pemerintah atas korban keracunan program Makan Bergizi Gratis.
Who?
Women’s March Jakarta 2026 dan pemerintah menjadi pihak yang disebut dalam tuntutan tersebut.
Where?
Lokasi penyampaian tuntutan masih menunggu informasi lebih lanjut.
When?
Tuntutan disampaikan dalam Women’s March Jakarta 2026 dan aksi 2026.
Why?
WMJ menyoroti korban keracunan MBG serta menilai keselamatan masyarakat harus dijamin.
How?
WMJ menyampaikan pernyataan sikap yang meminta transparansi, pemulihan, restitusi, evaluasi, dan penghentian MBG jika keselamatan tidak dapat dijamin.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Women’s March Jakarta meminta pemerintah memeriksa lagi program Makan Bergizi Gratis. Mereka juga meminta pemerintah membantu orang-orang yang keracunan, memberi informasi yang jelas, dan memberikan pemulihan serta restitusi. Mereka ingin MBG dihentikan kalau keselamatan masyarakat belum bisa dijamin.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Tuntutan Women’s March Jakarta mendorong adanya perhatian terhadap transparansi, keselamatan, dan pemulihan korban dalam pelaksanaan program publik. Permintaan evaluasi APBN juga menempatkan pendidikan, kesehatan, transportasi umum, dan layanan dasar sebagai kebutuhan yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan anggaran.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Women’s March Jakarta (WMJ) 2026 mendesak pemerintah mengevaluasi penggunaan APBN untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi desa, dan Sekolah Rakyat. Mereka juga meminta pemerintah bertanggung jawab atas korban keracunan MBG, termasuk memberikan pemulihan dan restitusi.

"Khusus MBG, negara harus bertanggung jawab atas korban keracunan, membuka informasi secara transparan, menyediakan pemulihan dan restitusi, serta menghentikan pendekatan represif dan pelibatan aparat keamanan dalam penanganan korban dan kritik terhadap program tersebut," tulis Women’s March Jakarta 2026 dalam pernyataan sikapnya.

1. Desak evaluasi penggunaan APBN

Program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bandung. Dok Diskominfo Bandung

WMJ meminta pemerintah mengevaluasi penggunaan APBN untuk sejumlah program prioritas pemerintah. Mereka menilai anggaran publik seharusnya lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum.

"Dana publik harus diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, transportasi umum, pencegahan stunting dan kematian ibu, serta layanan dasar lainnya bukan program yang mengorbankan kebutuhan rakyat, seperti makan bergizi gratis ataupun koperasi desa," tulis mereka.

2. Pemerintah diminta bertanggung jawab atas korban MBG

Siswa SDN 3 Kedaloman, Tanggamus mendapatkan perawatan media usia diduga alami keluhan diduga akibat keracunan MBG. (Dok. Polres Tanggamus)

WMJ secara khusus menyoroti kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG. Mereka meminta pemerintah membuka informasi kepada publik dan memastikan korban memperoleh pemulihan serta restitusi.

Mereka juga menolak penggunaan pendekatan represif maupun pelibatan aparat keamanan ketika menangani korban dan kritik terhadap program tersebut.

3. Minta hentikan MBG jika keselamatan tidak dapat dijamin

Siswa SDN 3 Kedaloman, Tanggamus mendapatkan perawatan media usia diduga alami keluhan diduga akibat keracunan MBG. (Dok. Polres Tanggamus)

WMJ memasukkan penghentian program MBG sebagai salah satu tuntutan dalam aksi 2026. Mereka meminta pemerintah tidak melanjutkan kebijakan yang membahayakan masyarakat.

"Menghentikan kebijakan publik yang membahayakan rakyat, termasuk mengevaluasi dan menghentikan MBG apabila keselamatan tidak dapat dijamin, serta memberikan pemulihan dan restitusi penuh kepada seluruh korban," tulis mereka.