Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Ilustrasi Jakarta (IDN Times/Sunariyah)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menegaskan, perubahan status Jakarta memberikan ruang gerak dalam pembangunan dan ekonomi yang bermanfaat.

Salah satu fokus utama Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) adalah memperkuat peran kelurahan dengan kucuran dana APBD minimal 5 persen langsung ke kelurahan. 

"Penataan yang kita berikan semakin memberikan ruang untuk bergerak lebih baik," ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), dikutip Rabu (24/4/2024).

1. Kelurahan ujung tombak

Banjir di Kelurahan Rawa Terate, Jakarta Timur setinggi 120 cm. (dok. BPBD DKI Jakarta)

Menurut Suhajar, kebijakan ini bukanlah sekadar angka, melainkan sebuah komitmen untuk membangun Jakarta dari bawah. Dana ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan yang selama ini menjadi beban masyarakat.

"Kelurahan merupakan ujung tombak menyelesaikan masalah-masalah kecil, tetapi jumlahnya sangat banyak dan sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat," kata Suhajar.

2. Prioritas dana untuk kesejahteraan pangan dan papan

Editorial Team

Tonton lebih seru di