YLKI: Pemerintah Harus Sediakan Angkutan Umum Ramah Difabel

Agus mengatakan, agar para difabel bisa mendapatkan harga transportasi yang sama dengan konsumen umum, maka kebijakan ramah difabel harus dimulai dari tataran tingkat atas.

"Kebijakan ini yang bisa diaplikasikan di lapangan, makanya ketika naik angkutan umum (difabel) kesulitan karena bayarnya lebih mahal, sedangkan konsumen umum murah," kata dia.

Selain itu, dengan kebijakan yang dikerjakan dari pusat juga agar ada kesetaraan antara daerah satu dengan lainnya di Indonesia.

"Akses untuk difabel itu memang harus dari atas, kalau dari bawah yang menginginkan akses itu gak mudah. Kalau dari atas itu akan lebih mudah, usulan dari bawah," ujar Agus.

Sementara itu, Catur Sigit Nugroho dari Gerakan Aksesbilitasi Umum Nasional (GAUN) mengatakan, ada gap yang sangat besar antara difabel dengan nondifabel dalam hal biaya transportasi.

Berdasarkan pengalamannya, kata Catur, ketika dia pergi ke Jakarta-Kebumen harus menghabiskan biaya hingga Rp1 juta untuk membayar biaya yang tak perlu.

"Sampai stasiun Kutoarjo harus naik lagi dua kali transport dan mau tidak mau sewa angkutan di sana. Kadang habis sampai Rp100 ribu," kata dia.

Menurut Catur, akses transportasi untuk para difabel di Jakarta saat ini sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Hal itu pun sudah dirasakannya langsung.

"Di Jakarta jauh lebih baik dibandingkan daerah lain. Semakin akses artinya semakin menghemat biaya," kata dia.

Catur pun berharap, nantinya akan ada diskon khusus bagi para difabel seperti halnya lansia atau TNI/Polri.

Apalagi, kata dia, difabel memiliki biaya yang lebih tinggi dalam hal transportasi tetapi belum masuk dalam klasifikasi.