Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

YLKI: Akses Transportasi Ramah Difabel Harus Dikerjakan dari Pusat

Halte Transjakarta Bundaran HI setelah diperbaiki pasca demo (Dok. Humas Transjakarta)
Halte Transjakarta Bundaran HI setelah diperbaiki pasca demo (Dok. Humas Transjakarta)

Jakarta, IDN Times - Akses transportasi yang ramah difabel harus dikerjakan dari pusat agar ada kesetaraan antara daerah satu dengan lainnya di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Agus Sjatno, saat siaran radio bertajuk 'Mewujudkan Angkutan Umum Jakarta Ramah Disabilitas', dikutip Selasa (22/11/2022).

"Akses untuk difabel itu memang harus dari atas, kalau dari bawah yang menginginkan akses itu gak mudah. Kalau dari atas akan lebih mudah, usulan dari bawah," ujar Agus.

1. Akses transportasi difabel di DKI Jakarta

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Agus menilai, saat ini akses untuk difabel di DKI Jakarta sudah cukup baik dibandingkan sebelumnya.

Apalagi, kata dia, saat membangun akses-akses itu, DKI melibatkan komunitas difabel yang mengetahui persis kebutuhan mereka.

"Ini yang harus dikerjakan oleh pemangku kepentingan dalam membuat infrastruktur. Artinya, ketika membangun infrastruktur difabel itu tidak hanya untuk kewajiban" kata dia.

Meskipun akses transportasi di Jakarta untuk difabel masih ada kekurangan, ujar Agus, tetapi hal tersebut lebih baik dari beberapa tahun lalu.

"Secara umum ada peningkatan pelayaan untuk beberapa keberagaman konsumen di transportasi Jakarta. Meskipun perlu ada catatan yg harus terus dikembangkan oleh operator," ujar dia.

2. Infrastruktur difabel jangan hanya jadi kewajiban

Seorang warga sedang berjalan kaki di trotoar Jalan Raya Margonda, Kota Depok (IDN Times/Dicky)
Seorang warga sedang berjalan kaki di trotoar Jalan Raya Margonda, Kota Depok (IDN Times/Dicky)

Di beberapa daerah, kata dia, infrastruktur untuk difabel terkesan hanya memenuhi kewajiban semata tetapi faktanya masih sulit diakses oleh para difabel.

Misalnya adanya ramp tanjakan untuk kursi roda yang terlalu curam, visualisasi announcer yang tidak jelas, dan beberapa hal lainnya.

"Ketika komunitas difabel dilibatkan dalam membuat keputusan, membangun infrastruktur ini akan menjadi lebih baik, efektif, dan efisien," kata dia.

3. Harus ada aturan secara nasional

Ilustrasi disabilitas (Antaranews)
Ilustrasi disabilitas (Antaranews)

Agus berharap, kemudahan akses difabel terhadap transportasi tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah lain.

Sebab saat di Jakarta mendapat layanan transportasi yang baik, kata dia, tetapi saat ke luar Jakarta tidak mendapatkan hal yang sama.

"Ini ironis karena kebijakannya hanya Pemprov DKI, belum masuk ranah nasional. Harapan YLKI, ini bisa naik ke tingkat nasional, makanya akses ini yang memberikan dari atas bukan dari bawah," kata dia.

Menurutnya, jika kebijakan tersebut berasal dari bawah, maka akan terkotak-kotak dan hanya maju di daerah tertentu saja.

"Meskipun ini langkah positif, Jakarta sebagai barometer, harapannya bisa diikuti daerah lain dan bisa meningkat ke tataran nasional sehingga ada angkutan umum dari Jakarta sampai daerah dengan tarif murah dan ramah disabilitas serta cost yang dikeluarkan difabel tidak jauh berbeda dengan konsumen umumnya," ucap dia.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Hana Adi Perdana
EditorHana Adi Perdana
Follow Us