Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di kantor Kemhan untuk membahas revisi UU Pertahanan Negara. (Dokumentasi Kemenko Imipas)
  • Yusril Ihza Mahendra dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin membahas percepatan revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang ditargetkan diajukan sebagai RUU pada awal 2027.
  • Sjafrie menilai UU Pertahanan 2002 perlu disesuaikan dengan perubahan geopolitik, teknologi militer, perang siber, AI, serta perkembangan regulasi pertahanan termasuk perubahan UU TNI.
  • Yusril dan Sjafrie membantah membahas calon wakil presiden pengganti Gibran maupun isu penyadapan ilegal; Sjafrie juga menegaskan fokus pada tugasnya di bidang pertahanan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menemui Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat pada Jumat, 20 November 2026. Yusril membantah pertemuannya dengan Sjafrie sempat membahas mengenai sosok calon wakil presiden.

Ia menyebut di dalam pertemuan itu lebih banyak membahas rencana perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai Pertahanan Negara.

"Pertemuan tersebut merupakan undangan Menhan Sjafrie untuk membicarakan persiapan revisi UU Pertahanan Negara yang saat ini tengah digarap bersama oleh Komisi I DPR RI dan Kementerian Pertahanan. Rancangan undang-undang itu diharapkan dapat diajukan sebagai RUU pada awal tahun 2027," ungkap Yusril di dalam keterangan tertulis pada Sabtu (21/11/2026).

Ia menyebut Sjafrie meminta agar proses revisi UU itu bisa dipercepat persiapan dan pembahasannya. Apalagi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika Yusril menjabat Menteri Kehakiman dan HAM di era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Yusril mengaku senang bisa membantu proses penyiapan RUU itu.

"Namun, secara teknis pembahasan di DPR akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing," tutur dia.

1. Sjafrie sebut UU Pertahanan tahun 2002 tak lagi relevan

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di kantor Kemhan untuk membahas revisi UU Pertahanan Negara. (Dokumentasi Kemenko Imipas)

Lebih lanjut, Yusril menirukan pernyataan Sjafrie yang menilai undang-undang yang disahkan tahun 2002 dianggap tak lagi relevan dengan situasi saat ini. Maka, perlu diberlakukan banyak penyesuaian.

"Secara umum Beliau mengatakan undang-undang ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war, dan AI, maka UU Pertahanan juga perlu diubah," kata mantan Menteri Sekretaris Negara itu.

Selain itu, kata Yusril, dorongan agar UU Pertahanan perlu direvisi karena sudah ada perkembangan regulasi di bidang pertahanan. Apalagi Undang-Undang TNI yang dibentuk pada 2002 telah mengalami perubahan.

"Maka, UU Pertahanan Negara dianggap juga perlu disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan terkini," tutur dia.

2. Yusril dan Sjafrie tak bahas soal sosok cawapres pengganti Gibran

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di kantor Kemhan untuk membahas revisi UU Pertahanan Negara. (Dokumentasi Kemenko Imipas)

Ketika ditanyakan apakah Yusril sempat membahas isu calon wakil presiden pengganti Gibran dengan Sjafrie, ia membantahnya. Yusril mengaku tak menanyakan kepada Sjafrie tentang sosok tersebut.

"Gak lah (bahas sosok cawapres) dan saya juga gak nanya. Pak Menhan juga gak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang berada di luar ruang lingkup tugas serta kewenangannya," kata Yusril.

Begitu pula soal tindak pidana penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri juga tak ikut disinggung. Dalam pandangan Yusril, Sjafrie paham masalah dugaan penyadapan dan dugaan makar merupakan kewenangan polisi dalam menegakkan hukum.

"Saya terlibat menangani kasus itu karena menyangkut penerapan dan penafsiran hukum terkait penyadapan serta tindak pidana makar sesuai KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," tutur dia.

Meski begitu, Yusril mengakui keduanya menjadikan pertemuan pada Jumat kemarin sebagai ajang silaturahmi. Yusril mengenang sempat berkomunikasi erat dengan Sjafrie saat menjabat sebagai Pangdam Jaya. Posisi Yusril saat itu masih menjabat Asisten Menteri Sekretaris Negara.

"Kami juga sama-sama terlibat dalam penanganan kerusuhan Mei 1998 dan situasi pada minggu-minggu terakhir pemerintahan Soeharto," katanya.

3. Sjafrie tak ikut campur dalam dinamika pemilihan cawapres

Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (IDN Times/Amir Faisol)

Dorongan agar UU Pertahanan direvisi juga disampaikan oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin usai menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad secara mendadak pada Kamis, 19 November 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Pembicaraan Sjafrie dan Dasco memakan waktu satu jam.

"Yang saya bahas adalah peran, tugas, fungsi saya selaku Menteri Pertahanan dan selaku pembantu presiden di bidang pertahanan, dan juga saya selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional, Ketua Harian, yang berkomunikasi terus dengan Pak Sufmi Dasco dan juga berkomunikasi dengan Ketua Komisi I," ungkap Sjafrie pada Jumat kemarin.

Dalam pertemuan itu, Sjafrie mengaku juga tak membahas dinamika cawapres, meski gelombang dukungan terus menguat ke Dasco. Dia mengaku juga tak berminat membahas hal tersebut.

"Saya juga tidak berniat dan tidak berminat untuk membahas itu (posisi cawapres). Yang saya bahas adalah peran, tugas, fungsi saya selaku Menteri Pertahanan dan selaku pembantu presiden di bidang pertahanan, dan juga saya selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional," katanya.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More