Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menemui Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat pada Jumat, 20 November 2026. Yusril membantah pertemuannya dengan Sjafrie sempat membahas mengenai sosok calon wakil presiden.
Ia menyebut di dalam pertemuan itu lebih banyak membahas rencana perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai Pertahanan Negara.
"Pertemuan tersebut merupakan undangan Menhan Sjafrie untuk membicarakan persiapan revisi UU Pertahanan Negara yang saat ini tengah digarap bersama oleh Komisi I DPR RI dan Kementerian Pertahanan. Rancangan undang-undang itu diharapkan dapat diajukan sebagai RUU pada awal tahun 2027," ungkap Yusril di dalam keterangan tertulis pada Sabtu (21/11/2026).
Ia menyebut Sjafrie meminta agar proses revisi UU itu bisa dipercepat persiapan dan pembahasannya. Apalagi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika Yusril menjabat Menteri Kehakiman dan HAM di era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Yusril mengaku senang bisa membantu proses penyiapan RUU itu.
"Namun, secara teknis pembahasan di DPR akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing," tutur dia.