Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Indonesia Desak Pendanaan Iklim Lebih Adil bagi Negara Berkembang di COP31

3 min read
Indonesia Desak Pendanaan Iklim Lebih Adil bagi Negara Berkembang di COP31
Wakil Menteri Lingkungan Hidup (KLH), Diaz Hendropriyono (IDN Times/Irfan Fathurohman)
  • Wamen Diaz mendorong evaluasi ketimpangan akses pendanaan iklim dan dukungan teknis bagi negara berkembang.

  • Indonesia menilai aksi iklim perlu menyeimbangkan mitigasi, adaptasi, pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas.

  • GST-2 diharapkan memetakan kesenjangan aksi iklim serta memperkuat aliran dukungan bagi negara berkembang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Antalya, IDN Times - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (KLH), Diaz Hendropriyono, mendesak agar dunia mengevaluasi ketimpangan akses pendanaan iklim serta tidak melulu membebani negara berkembang pada aspek mitigasi semata.

Desakan itu disampaikan Diaz Dalam peluncuran resmi Second Global Stocktake (GST- 2) pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Rabu (18/11/2026).

Di hadapan delegasi negara-negara anggota UNFCCC, Diaz menyoroti realitas bahwa laju aksi iklim global hingga kini masih berjalan timpang. Di saat emisi global terus merangkak naik, akses terhadap pembiayaan iklim dan dukungan teknis bagi negara berkembang justru masih terhambat berbagai kendala struktural.

“Kemajuan aksi iklim global masih belum merata. Emisi terus meningkat, sementara akses terhadap pendanaan iklim dan sarana implementasi masih menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang. Kondisi ini menegaskan perlunya mempercepat aksi iklim sekaligus memastikan tersedianya dukungan yang memadai untuk melaksanakannya,” kata Wamen Diaz.

  1. 1. Berat sebelah pada tuntutan pengurangan emisi

    IMG_1551.jpeg
    Carbon Connection Session (Carbonnex) di Paviliun Indonesia, dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki pada pekan pertama yakni 10-14 November 2026. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

    Sebagai mekanisme evaluasi kolektif lima tahunan yang diamanatkan Perjanjian Paris (Paris Agreement), Global Stocktake memegang peran krusial dalam mengukur sejauh mana dunia berada di jalur yang tepat untuk menahan laju kenaikan suhu bumi. 

    Berkaca dari pengalaman Indonesia saat mengintegrasikan hasil GST pertama (GST-1) ke dalam penyusunan Second Nationally Determined Contribution (Second NDC), Wamen Diaz mengkritisi kecenderungan global yang terlalu berat sebelah pada tuntutan pengurangan emisi tanpa diimbangi komitmen pendanaan yang setara.

    “Hasil GST-1 telah menjadi salah satu masukan dalam penyusunan NDC Kedua Indonesia. Namun, tindak lanjutnya masih lebih banyak menitikberatkan pada aspek mitigasi, sementara pendanaan dan sarana implementasi lainnya mendapatkan perhatian yang relatif lebih sedikit,” ungkap Wamen Diaz.

  2. 2. Menjaga keseimbangan dan prinsip keadilan iklim

    IMG_1321.jpeg
    Conference of the Parties (COP31) Antalya, Turki pada Kamis (12/11/2026). (Dok. Istimewa)

    Oleh karena itu, Indonesia menekankan bahwa proses GST-2 harus menjadi momentum koreksi untuk menghadirkan keseimbangan sejati antara mitigasi, adaptasi, pendanaan, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas. 

    Seluruh instrumen tersebut wajib berlandaskan prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kapabilitas masing- masing negara (Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities/ CBDR-RC).

    “Indonesia berharap GST-2 dapat memberikan perhatian yang seimbang terhadap aspek mitigasi dan adaptasi, pendanaan, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas, dengan tetap memperhatikan prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities,” ujar Wamen Diaz.

  3. 3. Peluncuran GST-2 ini menjadi pijakan awal bagi komunitas internasional

    IMG_1243.jpeg
    Indonesia dan Norwegia sepakat menandatangani Memorandum of Political Agreement (MoPA) atau nota kesepahaman politik terkait jual beli karbon di COP31 Antalya. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

    Peluncuran GST-2 ini menjadi pijakan awal bagi komunitas internasional untuk memetakan kesenjangan aksi iklim secara komprehensif. 

    “Bagi Indonesia, keberhasilan GST-2 tidak diukur dari seberapa tinggi target yang tertulis di atas kertas, melainkan dari seberapa nyata arus pendanaan, alih teknologi, dan penguatan kapasitas mengalir untuk menopang aksi iklim berkelanjutan di negara-negara berkembang,” lanjutnya.

Related Articles

See More