10 Negara Serukan Perlindungan terhadap Pekerja Bantuan di Lebanon

15 Apr 2026, 13:46 WIB

Fatimah

10 Negara Serukan Perlindungan terhadap Pekerja Bantuan di Lebanon

ilustrasi pekerja bantuan (pexels.com/RDNE Stock project)

Intinya Sih

Sepuluh negara, termasuk Indonesia, menyerukan perlindungan bagi pekerja bantuan di Lebanon serta penegakan hukum humaniter internasional di tengah memburuknya situasi kemanusiaan.
Negara-negara tersebut menuntut akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional dan menegaskan pentingnya keadilan untuk menjaga integritas operasi kemanusiaan di zona konflik.
Lebih dari dua ribu orang tewas dan sejuta lainnya mengungsi akibat serangan besar-besaran Israel di Lebanon yang dipicu eskalasi pasca tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sebanyak 10 negara, termasuk Indonesia, mengeluarkan pernyataan bersama pada Selasa (14/6/2026), yang mengungkapkan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi kemanusiaan di Lebanon. Mereka menyerukan agar pekerja bantuan dilindungi mengingat besarnya risiko yang mereka hadapi.

“Serangan yang mengancam keselamatan dan keamanan personel kemanusiaan harus dihentikan. Hukum humaniter internasional harus ditegakkan oleh semua pihak yang berkonflik dalam segala situasi," kata Australia, Brasil, Kanada, Kolombia, Indonesia, Jepang, Yordania, Sierra Leone, Swiss, dan Inggris dalam pernyataan tersebut

Meski menyambut baik gencatan senjata yang disepakati antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran pekan lalu, mereka menyerukan agar konflik di Lebanon juga segera diselesaikan.

1. Serukan pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional

dampak serangan Israel di Lebanon (User Mema435 on en.wikipedia, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons)

Dilansir Anadolu, negara-negara tersebut juga menyerukan pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional di Lebanon. Mereka mengatakan bahwa keadilan sangat penting untuk menjaga integritas operasi kemanusiaan.

“Akuntabilitas dan keadilan yang nyata sangat penting atas pelanggaran hukum internasional yang merugikan personel kemanusiaan atau menghambat aktivitas mereka,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Deklarasi bersama itu merujuk pada peluncuran inisiatif global pada September 2025, Deklarasi Perlindungan Personil Kemanusiaan, yang ditandatangani oleh lebih dari 100 negara, dengan tujuan memperkuat perlindungan bagi pekerja bantuan di zona konflik.

"Kami akan terus bekerja sama untuk memastikan bahwa mereka yang bekerja untuk menyelamatkan nyawa orang lain tidak harus mengorbankan nyawa mereka sendiri," kata para penandatangan.

2. Pejabat Israel dan Lebanon gelar pertemuan di Washington DC

Gedung Putih di Amerika Serikat (unsplash.com/René DeAnda)

Para pejabat Israel dan Lebanon telah mengadakan perundingan langsung pertama mereka sejak 1983 di Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada Selasa. Negosiasi tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, dengan dipandu oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.

Namun, kedua belah memasuki meja perundingan dengan prioritas yang sangat berbeda. Lebanon menyerukan diakhirinya konflik, sementara Israel menolak membahas gencatan senjata dan justru mendesak Beirut untuk melucuti senjata kelompok Hizbullah.

Meski demikian, kedua negara menyampaikan komentar positif mengenai diskusi tersebut. Dilansir dari Al Jazeera, Duta Besar Lebanon untuk AS, Nada Hamadeh Moawad, menyebut pembicaraan itu konstruktif, seraya menjelaskan bahwa pihaknya telah menyerukan gencatan senjata, memungkinkan para pengungsi kembali ke rumah mereka, dan mendorong langkah-langkah untuk meredakan krisis kemanusiaan di negaranya.

Duta Besar Israel untuk AS, Yechiel Leiter, juga menggambarkan diskusi tersebut sebagai pertukaran yang luar biasa. Ia mengatakan bahwa pemerintah Lebanon telah menyatakan bahwa mereka tidak lagi akan didominasi oleh Hizbullah.

Rubio mengakui adanya tantangan dalam perundingan tersebut. Ia mengatakan diperlukan lebih banyak waktu bagi kedua negara untuk mencapai kemajuan.

3. Lebih dari 2 ribu orang tewas akibat serangan Israel di Lebanon

serangan Israel di Lebanon pada 2024 (Jimmyp84, CC0, via Wikimedia Commons)

Lebih dari 2 ribu orang tewas dan 1 juta lainnya terpaksa mengungsi setelah Israel kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di Lebanon dan melakukan invasi darat di wilayah selatan negara itu pada awal Maret 2026. Konflik ini dimulai setelah Hizbullah menyerang Israel sebagai respons atas tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dalam serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026.

Serangan terbesar Israel di Lebanon sepanjang konflik ini terjadi pada 8 April 2026, tak lama setelah gencatan senjata AS-Iran diumumkan. Saat itu, Israel melancarkan 100 serangan udara di seluruh Lebanon, termasuk di jantung ibu kota, Beirut, menewaskan lebih dari 350 orang.

Sebelumnya, Iran dan mediator Pakistan menyatakan bahwa Lebanon termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata. Namun, Israel dan AS bersikeras bahwa kesepakatan tersebut tidak mencakup Lebanon.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.