3 Fakta Penembakan di Pangkalan Militer Rusia yang Tewaskan 11 Orang

Perang Rusia di Ukraina telah berjalan lebih dari tujuh bulan. Tapi, wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina justru semakin menyusut karena kekalahan di beberapa front pertempuran.

Rusia telah mengumumkan mobilisasi militer parsial dan merekrut tentara baru, termasuk tentara sukarelawan. Salah satu tempat berlatih para tentara itu berada pangkalan militer di wilayah Belgorod.

Melansir The Moscow Times, para korban di pangkalan Belgorod adalah sukarelawan yang rencananya akan berperang ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut insiden terjadi selama sesi pelatihan senjata api.

Sejauh ini, Kementerian Pertahanan Rusia tidak memberikan identifikasi secara terperinci mengenai pelaku penembakan mematikan itu. Mereka hanya menyebutkan bahwa pelaku terdiri dari dua orang dan menyerang menggunakan senjata ringan, kutip Reuters.

Secara resmi, otoritas Rusia menyebutkan dua pelaku itu berasal dari negara bekas Uni Soviet. Tapi tidak dijelaskan mereka berasal dari negara mana.

Oleksiy Arestovych, seorang pejabat senior Ukraina, mengatakan bahwa kedua pria itu berasal dari Republik Tajikistan, negara di Asia Tengah yang didominasi oleh penduduk muslim. Dia menyebutkan, insiden itu terjadi setelah pertengkaran tentang agama.

Meski begitu, keterangan dari Arestovych tidak dapat diverifikasi secara independen.

Kekalahan demi kekalahan yang diderita Rusia di Ukraina sejak awal September telah memaksa Putin mengumumkan mobilisasi militer untuk menambah kuantitas pasukannya. Namun muncul kemarahan dari warga Rusia atas keputusan tersebut.

Gelombang protes terjadi di hampir seluruh Rusia sebagai dampak pengumuman mobilisasi. Bahkan usai mobilisasi diumumkan, seorang perekrut militer ditembak di sebuah kantor pendaftaran di Siberia.

"Terlepas dari siapa pelakunya, itu menunjukkan betapa buruknya perlindungan pangkalan militer Rusia jika seseorang bisa muncul dan membunuh 11 tentara di pangkalan itu. Dan itu juga menunjukkan betapa tidak siapnya pihak berwenang Rusia," kata Elisabeth Braw, peneliti senior di American Enterprise Insititute, dikutip dari Al Jazeera.