5 Syarat Perdamaian dari Iran, Siap Buka Kembali Selat Hormuz?

Abdollahi merinci syarat pertama adalah penghentian perang di seluruh lini, khususnya di Lebanon dan Jalur Gaza, sembari menolak perundingan di bawah ancaman militer. Syarat kedua dan ketiga menuntut pencabutan seluruh sanksi, pelepasan aset Iran yang dibekukan di luar negeri, serta kompensasi atas kerusakan akibat perang.

Pada syarat keempat dan kelima, Teheran menuntut pengakuan kedaulatan atas Selat Hormuz melalui mekanisme baru pengganti kerangka keamanan pimpinan AS, serta jaminan bebas agresi militer di masa depan. Dilansir Anadolu Agency, Abdollahi menegaskan bahwa Iran menempatkan dirinya sebagai pihak yang berhak menagih ganti rugi, bukan pihak yang berutang dan telah muncul sebagai pusat kekuatan global keempat berkat kendali atas jalur energi vital tersebut.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyatakan kesiapan membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu dua hari jika Washington menerima tuntutan mereka. Tenggat waktu ini jauh lebih singkat dibandingkan proposal tujuh hari yang diajukan Teheran melalui mediasi Qatar pada September lalu.

"Kemungkinan penerapan rencana ini dalam dua hari merupakan indikasi lain dari pendekatan iktikad baik Iran. Kami telah menyatakan bahwa jika tuntutan Iran dipenuhi, pemulihan keamanan di Selat Hormuz dan kelanjutan proses perundingan dapat dilakukan dalam waktu singkat," ujar Baghaei, dilansir Euronews.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, turut menetapkan syarat tambahan yang wajib dipenuhi gedung putih untuk mencapai kesepakatan. Washington harus menyetujui rute transit baru di Selat Hormuz yang telah disepakati Iran dan Oman, mengurangi jumlah pasukan AS di kawasan, mencabut blokade laut di pelabuhan Iran, serta menghapus sanksi ekonomi baru yang dijatuhkan sejak Agustus.

Saat ini, delegasi Qatar dan Iran terus melakukan pertukaran pesan untuk merumuskan kerangka kerja guna memulai kembali negosiasi. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, mengungkapkan bahwa delegasi negaranya telah bertemu pejabat Iran di Teheran selama lebih dari tiga jam pada Senin untuk meninjau proposal perdamaian.

"Jika tidak ada secercah harapan, tidak akan ada negosiasi," kata al-Ansari, dilansir Al Jazeera.

Dari pihak Washington, Presiden AS Donald Trump dan Wakil Presiden JD Vance menyatakan optimisme bahwa kesepakatan dengan Teheran dapat segera tercapai. Meski demikian, Ketua Parlemen sekaligus Kepala Negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa keputusan untuk mencegah perang sepenuhnya berada di tangan AS.

Upaya diplomasi yang sedang berlangsung dibayangi oleh aksi militer terbatas AS di Pulau Qeshm, Iran, pada Senin malam. Pejabat militer AS mengklaim serangan tersebut merupakan langkah pertahanan diri untuk menghancurkan peluncur rudal darat-ke-udara Iran yang mencoba membidik pesawat militer mereka.

Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan telah menembak jatuh dua drone pengintai MQM-170 milik AS di selatan Qeshm pada Selasa. Pasukan IRGC juga menghancurkan satu unit drone MQ-9 di sebelah timur Selat Hormuz.

Di tengah ketegangan tersebut, Trump masih melontarkan ancaman untuk menyerang satu atau dua target tambahan, termasuk fasilitas Gunung Pickaxe di Iran Tengah yang dicurigai Washington sebagai situs nuklir. Sebagai tanggapan, Teheran dilaporkan telah memperbarui daftar target serangannya dengan memasukkan pangkalan dan infrastruktur militer AS di kawasan Eropa.

"Setiap tindakan agresi terhadap Iran, setiap serangan militer terhadap Iran, dengan cara apa pun, akan dibalas dengan respons yang kuat, cepat, dan menyeluruh dari kami," tutur Baghaei, dilansir France 24.