70 Persen Pusat Online Scam di Kamboja Masih Aktif, Korban Disiksa

Berdasarkan laporan investigasi setebal 176 halaman, Pemerintah Kamboja baru menindak 24 dari total 86 lokasi penipuan yang berhasil diidentifikasi. Temuan ini menunjukkan lebih dari 70 persen pusat penipuan siber berskala global di wilayah tersebut masih beroperasi secara bebas.

Amnesty menduga terdapat kebocoran informasi sebelum penggerebekan yang melibatkan oknum aparat setempat. Hal ini memudahkan pengelola sindikat untuk memindahkan lokasi operasi beserta para pekerja mereka ke wilayah lain.

"Pemerintah Kamboja berupaya membangun citra terkait tindakan tegasnya terhadap kasus penipuan. Namun, di balik pemberitaan utama tentang penggerebekan, terdapat penyintas kerja paksa dan kekerasan yang minim mendapat perlindungan," kata Direktur Riset Regional Amnesty International, Montse Ferrer, dilansir Irish Legal News.

Dalam proses investigasi, peneliti mewawancarai 73 penyintas dari 16 negara yang pernah ditahan di kompleks penipuan tersebut. Para korban mengaku mengalami kerja paksa dan berbagai bentuk kekerasan fisik.

Laporan itu juga mencatat adanya kekerasan seksual, termasuk kesaksian dari enam perempuan selama masa penyekapan. Namun, Amnesty menyoroti langkah otoritas Kamboja yang kerap menggolongkan korban yang berhasil melarikan diri sebagai imigran gelap, bukan sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Perlakuan ini membuat para penyintas rentan menghadapi ancaman deportasi tanpa jalur hukum yang memadai. Beberapa korban bahkan harus mencari jalan keluar sendiri setelah ditinggalkan secara sepihak oleh pengelola sindikat.

"Saya telah berada di dalam kompleks selama 12 bulan dan mengkhawatirkan keselamatan saya. Namun, suatu hari beberapa dari kami bangun dan menyadari bahwa pengelola kompleks serta penjaga keamanan telah pergi," ungkap Mehi, salah satu korban selamat.

Pemerintah Kamboja menolak temuan yang dirilis oleh Amnesty International. Otoritas setempat menyatakan bahwa penertiban pusat penipuan daring memiliki tantangan tersendiri karena sifat jaringannya yang lintas negara dan mudah beradaptasi.

Sebagai bukti penindakan, Pemerintah Kamboja telah mencabut izin operasional 25 kasino yang diduga terlibat aktivitas penipuan. Selain itu, aparat penegak hukum telah memproses sekitar 1.500 tersangka yang berasal dari 19 negara.

Pemerintah juga memaparkan data deportasi terhadap hampir 19 ribu warga negara asing (WNA) yang melanggar ketentuan imigrasi, sementara 290 ribu WNA lainnya tercatat meninggalkan Kamboja secara sukarela.

"Laporan tersebut mengabaikan skala operasi penegakan hukum nasional yang sedang berlangsung, yang mencakup operasi polisi terkoordinasi, penangkapan, penyitaan aset, dan pembongkaran kompleks kriminal di beberapa provinsi," kata Menteri Senior Urusan Penipuan Daring Kamboja, Chhay Sinarith.