9 Tahun Mengungsi di Bangladesh, Warga Rohingya Tuntut Hak Pulang

28 Agu 2026, 09:10 WIB

Sanggar Sukma Sijati

News

Channel

Add Us on Google

9 Tahun Mengungsi di Bangladesh, Warga Rohingya Tuntut Hak Pulang

Ilustrasi pengungsi (Unsplash.com/‪Salah Darwish)

Intinya Sih

Puluhan ribu pengungsi Rohingya berdemonstrasi di Cox's Bazar, Bangladesh, menandai sembilan tahun pengusiran 2017 dan menuntut pulang ke Myanmar dengan kewarganegaraan, kebebasan bergerak, serta jaminan keamanan.
Pemotongan bantuan internasional memperparah kekurangan pangan di sekitar 30 kamp Bangladesh; lembaga kemanusiaan memperkirakan sepertiga penghuni menghadapi kelaparan kritis pada akhir tahun, dengan anak-anak mencakup lebih dari separuh populasi.
Konflik bersenjata, serangan udara, dan terbatasnya akses bantuan di Rakhine menghambat repatriasi aman, sementara Bangladesh menyatakan kapasitas penampungan telah maksimal dan kasus dugaan genosida 2017 masih berjalan di Mahkamah Internasional.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Puluhan ribu pengungsi Rohingya menggelar unjuk rasa di kamp Cox's Bazar, Bangladesh, pada Selasa (25/8/2026). Aksi ini bertujuan memperingati sembilan tahun tragedi pengusiran mereka dari tanah air akibat tindakan kekerasan militer Myanmar.

Demonstrasi yang diprakarsai kelompok masyarakat sipil tersebut juga menyuarakan protes atas kondisi tempat penampungan yang kian memprihatinkan. Para pengungsi mendesak komunitas internasional untuk tidak menutup mata dan segera memberikan kepastian perlindungan serta jaminan keselamatan bagi masa depan mereka.

1. Pengungsi tuntut hak kembali ke Myanmar

Kelompok United Council of Rohingya mengoordinasi aksi massa ini untuk mengenang penderitaan mendalam para pengungsi pada 2017 silam. Kekerasan militer saat itu memaksa lebih dari 1,2 juta warga Rohingya melarikan diri dari negaranya. Kini, mereka terpaksa menetap berdesakan di sekitar 30 kamp pengungsian di Bangladesh.

Para penyintas secara tegas menuntut pemulangan yang menjamin pemulihan hak kewarganegaraan, kebebasan bergerak, serta keamanan diri setibanya di tanah air. Tokoh masyarakat menegaskan bahwa warga Rohingya menolak terjebak dalam status pengasingan tanpa kejelasan.

"Kami tidak ingin menjadi pengungsi selamanya dan berharap bisa segera kembali ke kampung halaman kami di Rakhine," ujar pengurus United Council of Rohingya, Master Sayed Ullah, dilansir Manila Times.

2. Pemotongan dana bantuan internasional perburuk krisis pangan di kamp

Kondisi kehidupan para pencari suaka ini semakin sulit menyusul adanya pemotongan alokasi bantuan kemanusiaan dari dunia internasional. Pasokan logistik yang kian terbatas membuat ratusan ribu keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan makanan pokok harian mereka di pengungsian.

Berbagai lembaga kemanusiaan memprediksi bahwa sepertiga populasi kamp akan menghadapi krisis kelaparan tingkat kritis pada akhir tahun ini. Situasi darurat tersebut sangat mengancam tumbuh kembang dan masa depan anak-anak, yang populasinya mencakup lebih dari separuh total penghuni pemukiman darurat tersebut.

"Keluarga di kamp justru menghadapi krisis kelaparan yang memburuk serta ketidakpastian masa depan, alih-alih mendapatkan jaminan perlindungan," kata Kepala Organisasi Save the Children di Kamp, Golam Mostofa.

3. Eskalasi konflik bersenjata hambat rencana pemulangan ke Rakhine

Proses pemulangan warga kini semakin terhambat oleh konflik bersenjata yang kembali memanas di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beserta perwakilan negara asing menyoroti memburuknya krisis kemanusiaan di wilayah tersebut akibat rentetan serangan udara dan penutupan akses bantuan.

Di sisi lain, Pemerintah Bangladesh telah berulang kali menyatakan bahwa kapasitas penampungan domestik mereka sudah mencapai batas maksimal. Namun, eskalasi kekerasan di Myanmar membuat proses repatriasi yang aman belum memungkinkan untuk dilakukan, terlebih kasus dugaan genosida tahun 2017 masih berjalan di Mahkamah Internasional.

"Kami kehilangan harapan untuk pulang karena tidak ada rencana nyata yang bisa diterapkan, padahal hidup di kamp sangat menderita," ungkap salah satu pengungsi, Sikandar.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.