Adik Kim Jong Un: Korut adalah Negara Nuklir!

09 Apr 2025, 22:09 WIB

Zidan Patrio

Bendera Korea Utara (Unsplash.com/Micha Brändli)

Intinya sih...

Kim Yo Jong tegas menegaskan bahwa status negara Korut sebagai negara nuklir tidak akan berubah
Senjata nuklir dianggap sebagai alat utama untuk mempertahankan kedaulatan negara
Pernyataan Kim Yo Jong merupakan respons atas pernyataan trilateral antara AS, Korsel, dan Jepang yang mengungkapkan keprihatinan atas kerja sama Pyongyang dan Moskow

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Adik Pemimpin Tertinggi Korea Utara (Korut), Kim Jong Un, yakni Kim Yo Jong, pada Rabu (9/4/2025), menegaskan bahwa status negaranya sebagai negara nuklir tidak bisa dibantah. Dengan tegas, ia mengatakan bahwa Pyongyang tidak akan pernah meninggalkan senjata nuklirnya, dalam kondisi apa pun.

"Kami tidak peduli dengan penolakan atau pengakuan siapa pun, dan kami tidak akan pernah mengubah pilihan kami. Ini adalah keputusan yang teguh, yang tidak bisa dibatalkan oleh kekuatan fisik maupun tipu daya licik apa pun," ujarnya, dikutip dari Anadolu Agency.

Menurut Kim, senjata nuklir adalah alat utama untuk mempertahankan kedaulatan negara. Ia menegaskan bahwa senjata tersebut merupakan komponen pertahanan nasional yang permanen dan tak tergantikan.

1. Tanggapan atas pernyataan bersama AS, Korsel, dan Jepang

Pernyataan Kim Yo Jong merupakan respons atas pernyataan trilateral antara Amerika Serikat (AS), Korea Selatan (Korsel), dan Jepang yang dikeluarkan pekan lalu dalam pertemuan di Brussels. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para Menteri Luar Negeri dari ketiga negara, serta anggota NATO lainnya.

Dalam pernyataan itu, ketiga negara kembali menyuarakan komitmen mereka terhadap upaya denuklirisasi di Semenanjung Korea. Mereka juga mengungkapkan keprihatinan atas meningkatnya kerja sama antara Pyongyang dan Moskow.

“Menlu Korsel Cho Tae Yul turut hadir dalam sesi bersama anggota NATO dan mitra Indo-Pasifik, membahas tantangan keamanan global serta situasi keamanan kawasan,” lapor Korea Times.

Pertemuan ini menjadi yang kedua kalinya sejak Presiden Trump kembali menjabat pada Januari lalu, setelah pertemuan sebelumnya di Munich pada Februari.

2. Bukan kali pertama Korut menanggapi retorika tiga negara

Pasukan militer Korea Utara di Ibu Kota Pyongyang. (Unsplash.com/Micha Brändli)

Korut juga sempat mengecam pernyataan trilateral serupa yang muncul seusai pertemuan di Munich pada Februari lalu. Kala itu, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut menyebut rencana denuklirisasi sebagai sesuatu yang mustahil, tidak realistis, dan pasti gagal.

"Kemenlu menuduh Washington masih mengejar rencana usang dan tidak masuk akal. Mereka menegaskan bahwa denuklirisasi kini semakin tidak praktis, baik secara konseptual maupun implementatif," tulis JoongAng Daily, 18 Februari.

Korut pun secara tegas menolak seluruh upaya denuklirisasi yang digagas oleh AS maupun sekutunya di kawasan Asia-Pasifik.

“Ini adalah posisi resmi pemerintah Korut bahwa kami tidak akan tunduk pada pendekatan AS yang menolak realitas. Kami mengutuk dan menolak tindakan tersebut dengan keras,” ujar juru bicara tersebut.

3. Ketegangan yang terus meningkat

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bersama Presiden Rusia Vladimir Putin. (commons.wikimedia.org/Presidential Executive Office of Russia)

Ketegangan antara Korut dan Korsel terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Pada Selasa, militer Korsel melepaskan tembakan peringatan setelah mendapati 10 personel militer Korut melintasi perbatasan secara ilegal. Hingga kini, motif pelanggaran tersebut belum diketahui.

Sementara itu, retorika ancaman dari Pyongyang juga meningkat sejak digelarnya latihan militer gabungan antara Korsel dan AS pada pertengahan Maret. Tak lama setelah latihan dimulai, Korut merespons dengan uji coba rudal berkepala nuklir.

Seusai latihan itu, Pyongyang juga menjamu utusan dari Rusia dalam pertemuan yang membahas kerja sama pertahanan bilateral. Kedua negara telah menyepakati pakta pertahanan sejak Juni 2025, yang mencakup komitmen untuk saling memberikan dukungan jika salah satu pihak menghadapi ancaman.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.