Akses Masuk WNI ke Malaysia Mulai Dilonggarkan, Benarkah?

Pemerintah Negeri Jiran mulai melarang warga dari 23 negara, termasuk Indonesia, masuk sejak 7 September 2020. Kebijakan itu ditempuh karena Negeri Jiran ingin mencegah adanya kasus impor COVID-19. Karena itu, mereka melarang masuk warga dari negara yang memiliki angka kasus COVID-19 lebih dari 150 ribu. 

Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yakoob mengatakan, kebijakan akan dievaluasi setiap minggunya. Berikut daftar 23 negara yang warganya dilarang sementara waktu masuk ke Malaysia:

1. Amerika Serikat
2. Brasil
3. India
4. Rusia
5. Peru
6. Kolumbia
7. Afrika Utara
8. Meksiko 
9. Spanyol
10. Argentina
11. Chile
12. Iran
13. Bangladesh
14. Inggris
15. Arab Saudi
16. Pakistan
17. Prancis
18. Turki
19. Italia
20. Jerman
21. Irak
22. Filipina 
23. Indonesia

"Kriteria penilaian risiko impor terjangkit COVID-19 berdasarkan scoring board: sistem merit Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) yang menggunakan data dari Europe CDC dan Our World in Data," ungkap Ismail. 

Selain itu, ada pula enam kriteria yang diterapkan oleh Pemerintah Malaysia dalam menetapkan larangan sementara bagi warga dari negara tertentu, antara lain jumlah kasus COVID-19 dalam kurun waktu 14 hari sebelumnya, insiden per satu juta penduduk dalam tempo 14 hari ke belakang, kadar kematian 14 hari ke belakang per satu juta penduduk, kadar kematian kasus kumulatif, indeks pemulihan, dan kasus COVID-19 yang mencapai 150 ribu. 

Sementara, menurut Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia Khairul Dzaimee Daud, bagi warga di luar dari 23 negara tersebut, tetap harus melayangkan pengajuan secara formal untuk bisa memasuki Negeri Jiran. Semua permohonan untuk masuk ke Malaysia diajukan melalui surat elektronik dan dikirim ke alamat: gforce@imi.gov.my.

"Mereka juga harus menjalani karantina mandiri yang sifatnya wajib yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan," kata Khairul. 

Permohonan untuk masuk Malaysia kemudian akan diproses oleh satuan tugas khusus. Khairul juga mewanti-wanti bila akses masuk dikabulkan, maka warga asing harus mematuhi aturan dan instruksi yang ada. 

"Tindakan tegas akan diberlakukan kepada mereka yang tidak mematuhi SOP," ujar Khairul. 

Sementara, informasi terbaru yang diumumkan oleh otoritas Malaysia pada hari ini yaitu mereka tidak akan menanggung lagi biaya karantina mandiri bagi warga asing. Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob mengatakan, warga asing yang sudah diizinkan masuk ke Negeri Jiran harus membayar biaya hingga RM4.700 atau setara Rp16 juta.

Sedangkan, bagi warga Malaysia, biaya karantina mandiri masih disubsidi oleh pemerintah. 

"Warga Malaysia hanya perlu membayar RM2.100 (setara Rp7,4 juta) untuk akomodasi mereka. Sedangkan, biaya operasional senilai RM2.600 (Rp9,2 juta) akan ditanggung oleh pemerintah," ungkap Ismail yang dikutip dari laman The Star, Kamis. 

Bila di dalam kamar tersebut terdiri lebih dari satu orang, kata Ismail, maka orang selanjutnya masing-masing harus membayar RM700 (Rp2,4 juta). Anak kecil di bawah usia enam tahun tidak akan dikenakan biaya untuk karantina mandiri.

Sesuai dengan ketentuan Pemerintah Malaysia sejak 24 Juli 2020, maka semua warga asing dan lokal yang datang dari luar Malaysi wajib menjalani karantina mandiri selama 14 hari. Mereka boleh melakukan isolasi di hotel atau institusi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. 

Khusus untuk aturan biaya isolasi mandiri yang ditanggung pribadi, akan berlaku mulai hari ini. 

"Aturan ini berlaku bagi warga non-Malaysia yang tiba dari titik kedatangan internasional harus membayar penuh," ujarnya.