Di Tengah Perang Gaza, DPR AS Ingin Sumbangkan Rp226 Triliun ke Israel
Pemandangan luar gedung U.S. Capitol saat matahari terbenam pada hari kedua sidang pemakzulan Senat terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington, Amerika Serikat, pada 22 Januari 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Sarah Silbiger
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) telah menyetujui rencana Partai Republik untuk memberikan bantuan militer sebesar 14,5 miliar dolar AS (sekitar Rp226 triliun) kepada Israel.
Rencana tersebut, yang didanai oleh pemotongan dana pada Internal Revenue Service, disahkan pada Kamis (2/11/2023) dengan 226 suara berbanding 196, sebagian besar didukung oleh Partai Republik, dikutip dari Al Jazeera.
Rencana tersebut merupakan tindakan legislatif besar pertama di bawah kepemimpinan Ketua DPR baru dari Partai Republik Mike Johnson, yang memperoleh jabatan pada pekan lalu setelah Kevin McCarthy dicopot oleh faksi sayap kanan di partainya.
1. Mendesak Kongres dan Biden untuk mendukungnya
Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat menandatangani perintah eksekutif pada Minggu (7/2/2021). (Facebook.com/President Joe Biden)Paket tersebut mencakup 4 miliar dolar AS untuk mengisi kembali sistem pertahanan rudal Iron Dome dan David’s Sling Israel, serta peralatan militer yang ditransfer dari persediaan AS.
Johnson mendesak Senat dan Gedung Putih untuk segera menyetujui RUU tersebut.
“Senat dan Gedung Putih tidak bisa membiarkan momen ini berlalu, dan saya mendesak mereka untuk bertindak cepat dan meloloskan RUU ini seperti yang dilakukan DPR hari ini,” kata Johnson di platform media sosial X.
Baca Juga: Joe Biden Sangsi Angka Korban Tewas di Gaza Sampai 7 Ribu
2. Biden usulkan bantuan 106 miliar dolar untuk Israel, Ukraina, Taiwan
Ilustrasi dolar AS (IDN Times/Holy Kartika)Editor’s picks
Namun, RUU tersebut memiliki prospek yang kecil untuk menjadi undang-undang, setelah Presiden AS Joe Biden dan rekan-rekannya dari Partai Demokrat di Senat mengisyaratkan penolakan alokasi anggaran, karena ada pemotongan belanja dan kurangnya bantuan untuk Ukraina.
Untuk menjadi undang-undang, rancangan tersebut harus disetujui Senat, di mana Partai Demokrat memiliki mayoritas, kemudian mendapat tanda tangan Biden.
Menjelang pemungutan suara, Gedung Putih khawatir rancangan undang-undang tersebut akan berdampak buruk bagi keselamatan dan aliansi AS di tahun-tahun mendatang.
Biden malah meminta Kongres untuk meloloskan paket belanja darurat senilai 106 miliar dolar AS, yang mencakup pendanaan untuk Israel, Taiwan, dan Ukraina.
Meskipun sebagian besar anggota Partai Republik masih sangat mendukung Ukraina, kelompok minoritas yang vokal mempertanyakan urgensi pemberian bantuan kepada Kiev di tengah defisit anggaran yang sangat besar.
3. Israel adalah negara penerima bantuan terbesar dari AS
Ilustrasi dolar Amerika (IDN Times/Mela Hapsari)Rosa DeLauro, dari Partai Demokrat di parlemen, menuduh Partai Republik menunda bantuan kepada sekutu AS dengan rancangan undang-undang mereka.
“RUU ini mengabaikan Ukraina. Kami tidak akan meninggalkan Israel dan kami tidak akan meninggalkan Ukraina. Tapi nasib mereka saling terkait,” katanya.
AS telah memberi Israel lebih banyak bantuan militer dibandingkan negara lain sejak Perang Dunia II, dengan memberikan bantuan senilai lebih dari 124 miliar dolar AS.
Sekutu AS tersebut telah menerima bantuan militer sebesar 3,8 miliar dolar AS per tahun berdasarkan rencana 10 tahun yang dimulai pada 2016.
Baca Juga: Hizbullah-Israel Ribut di Perbatasan
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
