Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Penasihat Senior LAB45 Andi Widjajanto dalam Conference of Indonesia Foreign Policy (CIFP) di sesi bertajuk Two Years of Prabowo’s Foreign Policy: The Scorecard So Far and Anticipating the Next Three Years. (IDN Times/Marcheilla)
  • Andi Widjajanto menyebut empat garis merah politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang perlu dipertahankan lintas pergantian pemerintahan.

  • Prinsip itu mencakup penolakan terhadap aliansi militer, pangkalan militer asing, senjata nuklir, serta hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka.

  • Indonesia dinilai perlu menjaga ruang manuver melalui ambiguitas strategis dan penundaan strategis agar tidak bergantung pada satu kekuatan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Sabtu (21/11/2026)

Andi Widjajanto menyampaikan pandangan tentang empat garis merah politik luar negeri Indonesia dalam Conference of Indonesia Foreign Policy (CIFP).

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Andi Widjajanto mengingatkan pemerintah agar mempertahankan empat garis merah dalam politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
  • Who?
    Andi Widjajanto, Penasihat Senior LAB45, menyampaikan pandangan tersebut.
  • Where?
    Pernyataan disampaikan dalam Conference of Indonesia Foreign Policy (CIFP).
  • When?
    Sabtu (21/11/2026), dalam sesi Two Years of Prabowo’s Foreign Policy: The Scorecard So Far and Anticipating the Next Three Years.
  • Why?
    Garis merah tersebut dinilai penting untuk menjaga kedaulatan dan mencegah ketergantungan strategis terhadap negara-negara besar.
  • How?
    Indonesia mempertahankannya melalui penolakan terhadap aliansi militer, pangkalan militer asing, senjata nuklir, serta hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Andi Widjajanto bilang Indonesia punya empat aturan penting saat berteman dengan negara lain. Indonesia tidak boleh ikut aliansi militer, punya pangkalan tentara asing, atau memiliki senjata nuklir. Indonesia juga belum mau punya hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka. Aturan ini harus tetap dijaga oleh pemerintah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Penegasan empat garis merah memberi batasan konkret bagi pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Prinsip tersebut juga menempatkan kedaulatan, dasar hukum internasional, dan ruang manuver diplomatik sebagai pertimbangan utama ketika Indonesia menghadapi persaingan kekuatan besar serta berbagai tawaran kerja sama internasional.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Penasihat Senior LAB45, Andi Widjajanto, mengingatkan pemerintah agar tidak melanggar empat garis merah dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Prinsip tersebut dinilai menjadi fondasi penting buat menjaga kedaulatan dan mencegah Indonesia terjebak dalam ketergantungan strategis terhadap negara-negara besar.

Andi menegaskan, empat garis merah tersebut harus dipertahankan tanpa memandang siapa yang menjabat sebagai presiden maupun menteri luar negeri. Menurutnya, perubahan kepemimpinan tidak boleh menghilangkan prinsip fundamental diplomasi Indonesia.

Keempat prinsip yang disebut Andi meliputi larangan bergabung dengan blok atau aliansi militer, larangan keberadaan pangkalan militer asing, penolakan terhadap kepemilikan senjata nuklir, serta tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka dan berdaulat.

Dalam Conference of Indonesia Foreign Policy (CIFP), Sabtu (21/11/2026) di sesi Two Years of Prabowo’s Foreign Policy: The Scorecard So Far and Anticipating the Next Three Years, Andi menilai prinsip bebas aktif harus diterjemahkan menjadi batasan konkret ketika Indonesia menghadapi dinamika geopolitik dan berbagai tawaran kerja sama internasional.

1. Indonesia tidak boleh bergabung dengan blok dan aliansi militer

ilustrasi pasukan NATO (pexels.com/Pixabay)

Andi mengatakan, garis merah pertama politik luar negeri Indonesia adalah tidak bergabung dengan blok kekuatan maupun aliansi militer. Prinsip ini menurutnya menjadi bagian dari upaya mempertahankan otonomi strategis Indonesia di tengah persaingan negara-negara besar.

Dia membedakan konsep keamanan kolektif (collective security) dengan pertahanan kolektif (collective defense). Indonesia, menurutnya, harus mengutamakan mekanisme keamanan kolektif yang berlandaskan hukum internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bukan keterikatan pada aliansi pertahanan seperti NATO.

“Yang pertama, tidak ada aliansi militer, tidak ada blok. Itu yang kemudian diterjemahkan langsung sebagai otonomi strategis. Kalau kita ingin misalnya terlibat dalam upaya-upaya perdamaian dunia, maka kita merancangnya sebagai bagian dari keamanan kolektif,” kata Andi.

Dia menegaskan, keterlibatan Indonesia dalam operasi perdamaian internasional harus memiliki dasar hukum dan mandat yang jelas.

“Patokan kita adalah PBB, patokan kita adalah resolusi Dewan Keamanan PBB,” ujarnya.

Andi mencontohkan sikap Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri ketika menghadapi permintaan Amerika Serikat untuk bergabung dalam koalisi militer yang menyerang Irak. Ia mengatakan, kala itu Megawati menolak permintaan tersebut karena operasi militer tersebut tidak memiliki mandat Dewan Keamanan PBB.

Dia kemudian mengaitkan prinsip tersebut dengan perdebatan mengenai partisipasi Indonesia dalam Board of Peace dan rencana keterlibatan pasukan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza.

“Tadi pertanyaan tentang ISF, tadi pertanyaan tentang Board of Peace, apakah mandatnya dari Dewan Keamanan PBB atau bukan. Ini garis merah pertama: tidak ada blok, tidak ada aliansi militer, keamanan kolektif. Kita tidak akan pernah masuk ke pertahanan kolektif, seperti misalnya NATO,” tegasnya.

2. Tolak pangkalan militer asing dan senjata nuklir

Pesawat pembom strategis Tupolev Tu-22M3 Angkatan Udara Rusia, yang sering dijuluki "Backfire" oleh NATO. (commons.wikimedia.org/Dmitriy Pichugin)

Garis merah kedua, menurut Andi, adalah larangan keberadaan pangkalan militer asing di wilayah Indonesia. Prinsip ini berkaitan langsung dengan upaya mempertahankan kedaulatan teritorial, termasuk wilayah laut dan ruang udara nasional.

Dia menyinggung perdebatan mengenai permintaan Amerika Serikat terkait blanket overflight, yakni bentuk izin penerbangan yang dapat memberikan akses melintas bagi pesawat tertentu melalui wilayah udara Indonesia.

“Yang kedua adalah tidak ada pangkalan militer asing. Di tahun ini itu kita perdebatkan secara serius pada saat Amerika Serikat meminta blanket overflight,” kata Andi.

Menurutnya, Indonesia telah memiliki kerangka hukum internasional yang menjadi dasar pengaturan kedaulatan wilayah, termasuk Deklarasi Djuanda, Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS), serta Konvensi Chicago 1944 mengenai penerbangan sipil internasional.

“Kita berbicara tentang laut kita pakai Deklarasi Juanda, UNCLOS ’82. Kita berbicara tentang dirgantara, ruang udara, kita pakai Konvensi Chicago 1944. Sudah ada aturannya,” ujarnya.

Sementara itu, garis merah ketiga adalah penolakan terhadap kepemilikan senjata nuklir oleh Indonesia. Andi membedakan pemanfaatan energi nuklir untuk kepentingan sipil dengan pengembangan senjata nuklir.

“Yang ketiga untuk Indonesia: tidak ada senjata nuklir. Energi nuklir boleh, senjata nuklir tidak untuk Indonesia,” katanya.

Dia juga mengaitkan prinsip tersebut dengan komitmen ASEAN melalui konsep Zona Perdamaian, Kebebasan, dan Netralitas atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN).

3. Tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka

Board of Peace (President.az, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons)

Garis merah keempat yang ditekankan Andi adalah larangan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan. Menurutnya, sikap tersebut merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus tetap dipertahankan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

“Yang keempat untuk Indonesia, selama Palestina belum merdeka dan berdaulat, tidak ada hubungan dengan Israel,” tegas Andi, yang disambut tepuk tangan peserta diskusi.

Dia menekankan, keempat garis merah tersebut bukan sekadar pilihan diplomatik yang dapat berubah mengikuti pergantian pemerintahan, melainkan batasan strategis yang menurutnya harus dijaga.

“Ini empat garis merah kita. Empat garis merah yang tidak bisa ditabrak oleh siapa pun presidennya, siapa pun menteri luar negerinya dengan semua konsekuensinya,” ujarnya.

Andi menjelaskan, menjaga garis merah merupakan langkah awal agar Indonesia tidak masuk ke dalam ketergantungan strategis terhadap kekuatan tertentu. Untuk mempertahankan posisi tersebut, Indonesia perlu mengembangkan kemampuan diplomasi yang disebutnya sebagai strategic ambiguity atau ambiguitas strategis, yakni menjaga ruang manuver tanpa terlihat sepenuhnya berpihak pada salah satu kekuatan.

Selain itu, dia menyoroti pentingnya strategic delay, yakni kemampuan menunda keputusan diplomatik ketika Indonesia menghadapi tekanan untuk segera bergabung dalam suatu inisiatif internasional.

Andi mencontohkan situasi ketika Amerika Serikat menawarkan kerja sama teknologi melalui inisiatif Pax Silica, sementara China memiliki inisiatif lain yang berpotensi menjadi pesaingnya.

“Jadi kalau Trump misalnya mengatakan, ‘Yuk masuk ke Pax Silica minggu depan, utus ya menterimu untuk masuk ke Pax Silica minggu depan.’ Diplomat yang baik, karena tahu di sananya ada WAICO, lalu akan bertanya, ‘Tiga bulan lagi saja boleh enggak?’” ujarnya.

Menurut Andi, penggabungan ambiguitas strategis dan penundaan strategis dapat membantu Indonesia menghindari ketergantungan pada satu kekuatan.

“Mengombinasikan ambiguitas strategis dengan penundaan strategis ini strategi negatif, diplomasi negatif. Tujuannya memang negatif supaya kita tidak terjebak ke ketergantungan strategis tadi,” katanya.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More