Arab Saudi-Prancis Tegas Dukung Penuh Negara Palestina, Tolak Israel

Dalam isu Palestina, Riyadh dan Paris dengan tegas menolak upaya apa pun yang dinilai merusak hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka berdasarkan perbatasan 1967.

Kedua negara juga menyerukan penghentian kebijakan permukiman dan kekerasan yang dilakukan pemukim Israel. Menurut mereka, tindakan tersebut mengancam terwujudnya solusi dua negara.

Arab Saudi dan Prancis turut menekankan perlunya menciptakan kondisi bagi gencatan senjata yang berkelanjutan di Gaza. Keduanya menyerukan agar bantuan kemanusiaan dapat disalurkan secara cepat, aman, dan tanpa hambatan.

Kedua pihak menyambut pengumuman kesepakatan mengenai perlucutan senjata Hamas dan menyerukan implementasinya. Riyadh dan Paris juga kembali menegaskan komitmen terhadap Deklarasi New York serta mendukung reformasi Otoritas Palestina dan rencana penyelenggaraan pemilihan presiden serta legislatif.

Untuk Lebanon, Arab Saudi dan Prancis sepakat meningkatkan upaya mencapai penyelesaian akhir, memperkuat institusi negara, serta menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon.

Riyadh dan Paris menyerukan implementasi penuh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Keduanya juga mendukung perlucutan senjata seluruh kelompok bersenjata yang berada di luar kendali negara serta mendesak Israel menarik diri dari seluruh wilayah Lebanon.

Arab Saudi dan Prancis turut menegaskan dukungan terhadap Angkatan Bersenjata Lebanon dan lembaga-lembaga keamanan negara tersebut.

Sementara terkait Iran, kedua negara menekankan perlunya solusi melalui perundingan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Riyadh dan Paris juga kembali mendukung diplomasi untuk memastikan program nuklir Iran tetap bersifat damai serta menyerukan Teheran kembali bekerja sama secara penuh dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Kedua negara juga mengecam serangan terhadap kapal dan ancaman terhadap pelayaran di Selat Hormuz. Mereka menyerukan agar pelayaran kembali pada kondisi sebelum AS dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran pada 28 Februari 2026, termasuk kebebasan navigasi dan pelayaran tanpa biaya atau pembatasan langsung maupun tidak langsung.

Selain membahas Palestina, Lebanon, dan Iran, Arab Saudi dan Prancis juga bertukar pandangan mengenai situasi di Suriah, Yaman, dan Sudan.

Kedua negara menegaskan komitmen terhadap persatuan, stabilitas, dan pemulihan ekonomi Suriah. Riyadh dan Paris juga menyambut pembentukan Dewan Bisnis Gabungan Arab Saudi-Suriah-Prancis serta menyoroti potensi Suriah sebagai penghubung antara Eropa, Teluk, dan Asia.

Untuk Yaman, keduanya kembali mendukung Dewan Kepemimpinan Presiden dan upaya PBB mencapai penyelesaian komprehensif. Mereka mengecam serangan Houthi terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas vital di Arab Saudi serta serangan terhadap kapal komersial.

Dalam isu Sudan, Arab Saudi dan Prancis menyerukan peningkatan upaya untuk mengakhiri krisis dan menghentikan campur tangan asing, dengan tetap menjaga kedaulatan, integritas wilayah, dan institusi negara tersebut.

Di bidang bilateral, Arab Saudi dan Prancis sepakat memperdalam kerja sama pertahanan, termasuk dalam persenjataan dan pelatihan. Kedua negara juga menandatangani sejumlah kesepakatan dan nota kesepahaman di bidang pertahanan, kesehatan, kecerdasan buatan, teknologi baru, dan hiburan.

Pernyataan bersama tersebut menyebutkan perdagangan bilateral Arab Saudi dan Prancis mencapai sekitar 11,8 miliar dolar AS pada 2025. Sebanyak 21 kesepakatan dan nota kesepahaman juga diumumkan dalam forum investasi Arab Saudi-Prancis.

Kunjungan Mohammed bin Salman pada 23-24 Agustus 2026 berlangsung ketika Arab Saudi dan Prancis memperingati 100 tahun hubungan politik kedua negara.