Jakarta, IDN Times - Presiden Argentina, Javier Milei memberikan ultimatum kepada Inggris untuk menghentikan proyek pengeboran minyak di Kepulauan Falkland pada Senin (28/9/2026). Ia berencana membawa perkara ini di Pengadilan Laut Internasional (ITLOS).
Pekan lalu, Milei menyebut bahwa PBB adalah organisasi yang tidak berguna dan parasit. Menurutnya, organisasi internasional itu telah gagal dalam menjamin keamanan kolektif dan hak asasi manusia (HAM) dari ancaman terorisme.
Milei menegaskan akan memberikan waktu kepada Inggris selama 2 pekan untuk menghentikan proyek Sea Lion. Sebab, aktivitas tersebut dinilai ilegal karena eksploitasi hidrokarbon di Landas Benua Argentina tidak mengantongi izin.
“Jika Inggris Raya tidak mengikuti persyaratan dalam periode waktu yang ditetapkan. Maka Argentina akan mengajukan gugatan di Pengadilan Internasional Hukum Laut untuk menjaga kedaulatan atas Landas Benua Argentina,” terangnya, dikutip dari Democrata.
Buenos Aires menyebut bahwa Inggris secara sepihak mengeksploitasi sumber daya alam di area sengketa. Selain itu, proyek Sea Lion tersebut berada di samping zona maritim Argentina yang berlawanan dengan hukum internasional.
Pada saat yang sama, Argentina kembali mendorong dialog dengan Inggris untuk menyelesaikan sengketa Kep. Falkland. Pemerintah sudah mengakui kembali eksistensi masalah kedaulatan antara kedua negara soal Kep. Falkland atau Islas Malvinas.
Dilansir Buenos Aires Herald, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Quirno menekankan masalah klaim Kep. Falkland. Menurutnya, Argentina akan terus melanjutkan upaya untuk mengembalikan kepulauan tersebut lewat jalur diplomatik, administratif, dan hukum.
Tak hanya masalah sengketa Falkland, Argentina juga memprotes aktivitas Inggris di area tersebut. Pemerintah setempat mendeteksi bahwa perusahaan Inggris, Thales UK Limited sudah mengoperasikan rute udara dari Falkland ke Punta Arenas di Chile.
Buenos Aires menuding perusahaan tersebut hanya terdaftar di Inggris tanpa izin resmi dari otoritas Argentina. Alhasil, Kepresidenan Argentina sudah menyiapkan sanksi baru dan gugatan hukum, beserta sejumlah upaya diplomatik.