AS Dakwa 17 Warga Iran atas Peretasan Ratusan Kampus dan Perusahaan

Mabna Institute pertama kali didirikan oleh Gholamreza Rafatnejad dan Ehsan Mohammadi pada sekitar 2013 untuk membantu lembaga riset Iran mengakses sumber ilmiah internasional secara ilegal. Perusahaan berbasis di Teheran tersebut mempekerjakan jaringan hacker-for-hire yang bertugas membobol sistem keamanan berbagai institusi ilmiah dunia. Dalam pelaksanaannya, mereka melancarkan aksi peretasan sistemik yang menyasar profesor, peneliti, hingga staf akademik.

Berdasarkan dokumen dakwaan Departemen Kehakiman AS, kelompok retas ini menyasar lebih dari 100 ribu akun akademisi di seluruh dunia. Mereka berhasil membobol sekitar 8.000 akun email profesor yang tersebar di 144 universitas AS dan 178 universitas asing yang berlokasi di 22 negara. Total data akademik dan hak kekayaan intelektual yang digondol mencapai setidaknya 31,5 terabita.

Kampanye peretasan yang berlangsung dari 2013 hingga Desember 2017 ini mencuri berbagai jurnal ilmiah, tesis, disertasi, serta buku elektronik dari beragam disiplin ilmu. Dokumen yang diambil mencakup bidang sains, teknologi, rekayasa, kedokteran, hingga ilmu sosial. Universitas-universitas di AS diperkirakan merugi hingga 3,4 miliar dolar AS atau setara Rp59,5 triliun yang telah dikeluarkan untuk membeli serta mengelola akses data tersebut.

Data hasil curian tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh pemerintah Iran, tetapi juga diperjualbelikan secara komersial kepada publik. Jaringan peretas menggunakan dua platform situs jejaring, yakni Megapaper.ir dan Gigapaper.ir, untuk memasarkan dokumen riset serta akses akun profesor kepada pelanggan lokal di Iran. Melalui layanan ilegal ini, pembeli dapat secara langsung menembus perpustakaan daring milik universitas asing tanpa izin resmi.

Pengoperasian Mabna Institute tidak terbatas pada dunia pendidikan tinggi semata, melainkan juga merambah ke sektor bisnis dan institusi negara. Kelompok peretas ini diduga membobol email karyawan di sekurang-kurangnya 42 perusahaan swasta AS dan 11 perusahaan asing di Eropa, seperti Jerman, Italia, Swiss, Swedia, dan Inggris. Selain itu, setidaknya lima lembaga pemerintah federal serta negara bagian di AS turut menjadi korban peretasan siber ini.

Target pemerintah yang disusupi antara lain Departemen Tenaga Kerja AS, Komisi Regulator Energi Federal, serta pemerintah negara bagian Hawaii dan Indiana. Bahkan, dua organisasi internasional terkemuka, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan UNICEF, tidak luput dari serangan siber jaringan tersebut. Menurut dokumen dakwaan, para pelaku memanfaatkan metode password spray dan spearphishing untuk menembus benteng pertahanan siber korbannya.

Salah satu serangan paling menonjol menyasar perusahaan media dan hiburan Home Box Office (HBO) yang berbasis di New York. Terdakwa Behzad Mesri bersama rekannya diduga mencuri data rahasia perusahaan dan melakukan pemerasan senilai 6 juta dolar AS atau sekitar Rp105 miliar dalam bentuk bitcoin. Aksi kejahatan siber yang menyasar berbagai sektor ini menimbulkan kerugian investigasi dan pemulihan sistem yang ditaksir melebihi 20 juta dolar AS atau sekitar Rp355 miliar.

Departemen Kehakiman AS secara resmi mempublikasikan surat dakwaan susulan (superseding indictment) pada Selasa (18/8/2026) di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York. Dokumen hukum ini menambahkan delapan tersangka baru, sehingga total warga negara Iran yang dijerat hukum menjadi 17 orang. Sebanyak sembilan tersangka di antaranya sebelumnya telah didakwa dalam berkas terpisah pada Maret 2018.

"Operasi siber telah menjadi instrumen utama kekuatan nasional, dan serangan terhadap institusi Amerika serta sekutu membawa konsekuensi langsung bagi keamanan dan kekuatan ekonomi kita," ujar Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, Jamie McDonald. Dia menegaskan bahwa berlalunya waktu tidak akan menghalangi aparat penegak hukum untuk mengusut dan menuntut para pelaku kejahatan siber asing. Pernyataan senada diungkapkan oleh Asisten Jaksa Agung Bidang Keamanan Nasional, John A. Eisenberg, yang menyatakan komitmen penuh untuk melindungi inovasi negara dari peretas asing.

Bersamaan dengan pembukaan dokumen dakwaan tersebut, Departemen Luar Negeri AS melalui program Rewards for Justice meluncurkan penawaran imbalan bernilai fantastis. Pemerintah menyediakan imbalan hingga 10 juta dolar AS atau setara Rp178 miliar bagi masyarakat yang memberikan informasi mengenai keberadaan lima buronan utama. Lima tersangka yang diburu tersebut adalah Behzad Mesri, Mojtaba Galekuhi, Arman Kahzadian, Keyvan Fayaz, dan Saber Shahbazi Ballojeh.