AS: Gaza Tak Boleh Dibangun Kembali Sebelum Hamas Lucuti Senjata

Kushner menjelaskan bahwa komunitas internasional enggan mendanai rekonstruksi jika Gaza berisiko kembali dikuasai kelompok bersenjata. Ia menekankan bahwa dana bantuan tidak boleh disia-siakan untuk membangun wilayah yang sewaktu-waktu bisa hancur lagi akibat konflik.

"Tidak ada yang mau menaruh lebih banyak uang ke tempat ini jika nantinya hanya akan diambil alih lagi oleh kelompok teroris atau diledakkan kembali," kata Kushner, dilansir Fox News.

Kushner telah memberi tenggat waktu bagi Hamas untuk membuktikan komitmen pelucutan senjata tersebut di lapangan. Proses awal penyerahan senjata diharapkan mulai berjalan dalam 30 hari, disusul pembersihan sisa persenjataan serta penutupan terowongan dalam rentang 60 hingga 90 hari. Jika gagal, AS akan mendukung militer Israel untuk menuntaskan operasinya di Gaza.

Pertemuan Kushner dan Netanyahu berlangsung selama empat jam di Yerusalem. Kushner turut didampingi delegasi Dewan Perdamaian (BoP) bentukan AS, termasuk mantan PM Inggris Tony Blair dan mantan diplomat Bulgaria Nikolay Mladenov.

Kedua pihak menyepakati pembentukan dua kelompok kerja guna menindaklanjuti peta jalan perdamaian. Kelompok pertama difokuskan untuk menyusun mekanisme pelucutan senjata milisi dan demiliterisasi menyeluruh di Jalur Gaza.

Sementara itu, kelompok kedua ditugaskan untuk menangani masalah sanitasi, penyediaan air bersih, dan penanganan krisis kesehatan masyarakat. Langkah ini diperlukan untuk mencegah merebaknya wabah penyakit dan pencemaran air tanah yang dapat berdampak bagi warga Gaza dan Israel.

Selain berdialog dengan Netanyahu, Kushner juga menemui Presiden Israel Isaac Herzog. Presiden Herzog mengapresiasi inisiatif tersebut dan menegaskan bahwa jaminan keamanan bagi warga Israel tetap menjadi prioritas utama.

Resolusi konflik di Gaza masih terhambat perbedaan pandangan antara Israel dan Hamas. Israel menuntut penyerahan total persenjataan kepada pasukan stabilisasi internasional sebelum pihaknya menarik pasukan atau proyek rekonstruksi dimulai.

Sebaliknya, perwakilan Hamas menuntut agar Israel terlebih dahulu mematuhi kewajiban gencatan senjata dan melakukan penarikan pasukan secara bertahap. Delegasi Hamas yang bertemu tim AS di Mesir menegaskan tidak akan menerima perubahan sepihak atas 15 poin perdamaian yang telah disepakati.

Sikap keras Netanyahu juga dipengaruhi oleh situasi politik domestik menjelang pemilihan umum Israel pada 27 Oktober mendatang. Mengingat koalisi pemerintahannya tertinggal dalam jajak pendapat, Netanyahu enggan memberikan konsesi apa pun demi menjaga dukungan dari partai sayap kanan.

"Semua pihak sepakat pada tujuan akhir yaitu pelucutan total senjata dan kekuasaan Hamas, demiliterisasi penuh, dan setelah itu baru penarikan penuh Israel. Kini semua bergantung pada Hamas untuk membuktikan apakah mereka benar-benar berniat patuh," tutur pejabat Dewan Perdamaian, dilansir Ynet.