Menantu Trump Temui Hamas di Mesir, Bahas Rencana Damai Gaza
- Jared Kushner bertemu pemimpin politik Hamas Khalil al-Hayya secara tertutup di El Alamein, Mesir, untuk menghidupkan kembali peta jalan perdamaian Gaza.
- Perundingan membahas pelucutan senjata Hamas yang terverifikasi, penarikan pasukan Israel, pengalihan administrasi Gaza, dan rekonstruksi; Hamas meminta negosiasi 14 hari serta penghentian serangan udara.
- Delapan negara Muslim, termasuk Indonesia, mengecam penolakan Netanyahu terhadap rencana damai, sementara situasi Gaza tetap rentan dengan serangan Israel meski gencatan senjata telah disepakati.
Jakarta, IDN Times - Utusan khusus Amerika Serikat (AS) sekaligus menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner, menggelar pertemuan langka dengan kepala biro politik Hamas, Khalil al-Hayya, di Mesir pada Minggu (16/8/2026). Pertemuan ini berlangsung untuk mendorong kelanjutan peta jalan perdamaian Gaza yang sempat terhenti.
Kedua belah pihak berupaya merumuskan langkah konkret terkait pelucutan senjata kelompok Hamas dan penarikan pasukan militer Israel dari Gaza. Pertemuan ini menjadi lawatan pertama al-Hayya sejak dirinya ditunjuk memimpin Hamas pada Juli lalu.
1. Pertemuan digelar secara tertutup di El Alamein
Kepala Biro Politik Hamas Khalil al-Hayya (Khamenei.ir, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons) Pertemuan berlangsung di kota pesisir El Alamein, Mesir, selama lebih dari dua jam secara tertutup. Selain Kushner dan al-Hayya, pertemuan ini melibatkan sejumlah diplomat dari negara lain.
Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair dan Direktur Jenderal Dewan Perdamaian (BoP) Nickolay Mladenov turut mendampingi Kushner. Sejumlah pejabat dari negara mediator, seperti Kepala Intelijen Mesir Hassan Rashad, diplomat Qatar Ali Al Thawadi, serta perwakilan Turki juga hadir di lokasi.
Pertemuan difokuskan untuk menerjemahkan dokumen 15 poin usulan Dewan Perdamaian ke dalam tindakan nyata. Rencana tersebut mencakup penyerahan wewenang kepada Komite Nasional Administrasi Gaza, penarikan militer, hingga rekonstruksi infrastruktur.
Sebelum menemui delegasi Hamas, Kushner mengadakan pembicaraan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Kedua pihak membahas penguatan kemitraan strategis dan koordinasi dalam memelihara stabilitas perdamaian di kawasan Timur Tengah.
2. Kushner desak pelucutan senjata Hamas
perayaan 25 tahun Hamas di Gaza pada 2012 (Fars Media Corporation, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons) Dalam perundingan itu, pihak AS menegaskan bahwa seluruh senjata dan infrastruktur militer di Gaza harus diserahkan secara bertahap. Kushner menekankan komitmen pelucutan senjata harus berjalan secara terverifikasi agar wilayah tersebut tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.
"Kami berterima kasih atas komitmen tersebut, tetapi kami ingin melihat upaya nyata dan bukan sekadar kata-kata," kata seorang pejabat yang mengetahui jalannya pertemuan, dilansir The Jerusalem Post.
Hamas menyatakan kesiapannya menjalankan rencana perdamaian dan meminta masa negosiasi selama 14 hari segera dibuka untuk menentukan jadwal implementasi. Di sisi lain, kelompok tersebut menuntut Israel segera menghentikan serangan udara dan menarik tentaranya ke garis pemisah (yellow line).
Setelah menyelesaikan agenda di Mesir, Kushner bersama Blair dan Mladenov dijadwalkan bertolak ke Israel pada Senin untuk menemui PM Benjamin Netanyahu. Rombongan utusan berupaya melunakkan sikap Netanyahu yang sebelumnya menolak rencana perdamaian usulan AS.
3. Negara Muslim kecam penolakan Netanyahu
PM Israel Benjamin Netanyahu (The White House, Public domain, via Wikimedia Commons) Sikap Netanyahu yang menolak rencana damai menuai kritik dari delapan negara Muslim, termasuk Indonesia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Yordania, Pakistan, Mesir, Qatar, dan Turki. Melalui pernyataan bersama, delapan menteri luar negeri menuntut AS mengambil tindakan tegas agar implementasi perdamaian tidak dihalangi.
"Israel memikul tanggung jawab penuh dan langsung atas terhambatnya upaya menciptakan perdamaian di Gaza," demikian pernyataan bersama para menteri luar negeri, dikutip dari The Straits Times.
Di panggung politik domestik, Netanyahu tengah menghadapi pertarungan sengit menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober mendatang. Partai Likud pimpinan Netanyahu menuduh pernyataan negara-negara Arab bertujuan untuk menjatuhkan posisi koalisi pemerintahannya.
Situasi keamanan di Gaza sendiri masih rentan meski gencatan senjata telah disepakati sejak Oktober 2025. Serangan udara Israel di kawasan Khan Younis dan Nuseirat baru-baru ini kembali menimbulkan korban.
