AS Larang Seluruh Mobil BYD Masuk Pangkalan Kadena di Jepang

Mengutip Yonhap newswire, Kadena merupakan instalasi Angkatan Udara AS terbesar di luar negeri yang menjadi pusat kekuatan udara di rangkaian pulau barat daya Jepang dekat Laut China Timur. Pangkalan ini menampung sistem Typhon, yakni wahana peluncur rudal jelajah Tomahawk berjarak 1.600 kilometer yang mampu menjangkau Beijing dari Jepang barat.

Dilansir The Asahi Shimbun, juru bicara pangkalan Letnan Kolonel Alli Stormer menjelaskan bahwa kendaraan listrik modern beroperasi sebagai wahana berbasis peranti lunak yang dilengkapi sensor dan kamera canggih untuk mengumpulkan informasi lingkungan. Stormer menyatakan bahwa wahana jenis itu menghadirkan risiko yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dimitigasi bagi personel serta misi militer.

Dilansir Sedaily, Kementerian Pertahanan AS menetapkan 188 perusahaan termasuk Alibaba, Baidu, dan BYD ke dalam daftar pembatasan pengadaan Section 1260H sebagai entitas militer China yang beroperasi di AS pada Juni lalu. Menanggapi penetapan tersebut, BYD menyatakan menolak dan akan menempuh jalur administratif serta hukum untuk melindungi kepentingan perusahaan.

Langkah pembatasan ini mengingatkan pada kebijakan serupa yang pernah diambil China pada 2021 ketika melarang kendaraan Tesla dari kompleks pemerintah akibat kekhawatiran kamera. Beijing baru mencabut larangan tersebut pada 2024 setelah Tesla memperoleh dukungan dari asosiasi industri otomotif teratas di China.

Di tengah situasi tersebut, BYD sukses menyalip Tesla sebagai penjual mobil listrik baterai terbesar di dunia pada 2025 dan meluncurkan mobil mini listrik Racco di Jepang pada Juli lalu. Pengamat memperkirakan larangan masuk ini dapat meluas ke instalasi besar lain seperti Stasiun Udara Futenma di Okinawa dan pangkalan AS di Korea Selatan.

Hubungan Jepang dan China sendiri masih dingin menyusul isyarat Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November lalu terkait kemungkinan intervensi Jepang dalam darurat Taiwan. China mengecam keras langkah tersebut sebagai militerisme baru yang membuat ketegangan regional terus bertahan.